DENPASAR, KEN-KEN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam dialog terbuka terkait penanganan sampah yang digelar di Wantilan Kantor DPRD Bali, Rabu (22/4/2026). Aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran pejabat terkait.
Dialog yang dihadiri sekitar 200 mahasiswa itu menjadi ruang penyampaian keresahan mahasiswa atas persoalan sampah yang dinilai belum tertangani secara optimal di Bali. Ketua BEM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan bahwa masalah sampah tidak bisa terus dibiarkan berlarut karena dampaknya telah dirasakan luas oleh masyarakat dan lingkungan.
Menurut BEM Unud, persoalan sampah di Bali tidak hanya berkaitan dengan tumpukan limbah, tetapi juga menyangkut lemahnya sistem pengelolaan, kurang optimalnya penegakan hukum, minimnya fasilitas, serta belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antarpihak.
Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta membuka informasi secara lebih transparan terkait langkah-langkah penanganan sampah yang telah dan sedang dilakukan. Kedua, mahasiswa mendorong percepatan penanganan sampah melalui penegakan hukum yang tegas serta meninggalkan pola lama “kumpul-angkut-buang”.
Ketiga, mahasiswa meminta optimalisasi fungsi TPS3R dengan dukungan pendanaan yang memadai, pengawasan yang ketat, serta membuka ruang kolaborasi dengan penggiat lingkungan. Keempat, pemerintah didorong memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemilahan dan pengelolaan sampah dapat berjalan dari sumbernya.
Kelima, BEM Unud mendorong pembentukan satgas sampah yang bekerja lebih fokus dan terintegrasi. Keenam, mahasiswa meminta adanya kanal pelaporan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan persoalan pengelolaan sampah secara cepat dan terstruktur.
Ketua BEM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut bukan untuk sekadar mengkritik, melainkan untuk memastikan masalah sampah di Bali menjadi perhatian bersama dan ditangani secara serius.
“Terima kasih sudah bisa hadir. Terkait penyelesaian masalah sampah ini, kita bergerak bersama. Ini bukan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ujarnya.
Mahasiswa menilai bahwa isu sampah di Bali telah sampai pada titik yang membutuhkan langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak hanya menjadikan dialog sebagai forum seremonial, melainkan sebagai titik awal pembenahan sistem yang lebih konkret.
BEM Unud juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu lingkungan, khususnya penanganan sampah, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik di Bali.
Dialog ditutup dengan penandatanganan policy brief oleh Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali sebagai simbol tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Editor: Ken
 Universitas Udayana menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam dialog terbuka terkait penanganan sampah yang digelar di Wantilan Kantor DPRD Bali){kind=link}