BADUNG, KEN-KENKHABARE – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kondisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, maupun keuangan daerah.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar pelaksanaan program kerja pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Adi Arnawa seusai rapat.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah dirancang mencapai Rp10,50 triliun lebih, meningkat sekitar Rp170 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih.
Peningkatan pendapatan tersebut antara lain didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp9.713.977.236.804.
Sementara itu, Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp787,82 miliar lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.
Dari sisi belanja, Pemkab Badung merancang Belanja Daerah sebesar Rp13.089.787.587.855 atau Rp13,08 triliun lebih, meningkat 13,56 persen dibandingkan APBD Induk 2026.
Postur belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,86 triliun.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun dan Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah sebesar Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.
Pemkab Badung juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah sektor prioritas, di antaranya Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing sebesar Rp723,75 miliar, Peningkatan Derajat Kesehatan Rp399,14 miliar, Pelestarian Adat, Tradisi dan Seni Budaya Rp312,91 miliar, serta Penguatan Pengelolaan Persampahan Rp331,49 miliar.
Perhatian besar diberikan pada pembangunan infrastruktur terpadu, khususnya penyelenggaraan jalan yang dialokasikan sebesar Rp2,74 triliun.
Menurut Adi Arnawa, penguatan anggaran infrastruktur tersebut merupakan langkah responsif pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan sektor pariwisata dan lalu lintas.
“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, postur Rancangan Perubahan APBD 2026 menunjukkan komitmen pemerintah bersama DPRD untuk menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” pungkasnya.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
