Sekda Eddy Mulya Buka Advokasi Desa Pangan Aman, Perkuat Komitmen Keamanan Pangan Berbasis Komunitas

0
77
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mewakili Walikota Denpasar membuka kegiatan Pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, (22/4).

DENPASAR, KEN-KEN – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mewakili Wali Kota Denpasar membuka kegiatan Pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang digelar Balai Besar POM di Denpasar di Gedung Santi Graha, Denpasar, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Denpasar A.A. Ngurah Oka Wiranata.

Dalam sambutannya, Sekda Eddy Mulya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BBPOM di Denpasar atas pelaksanaan kegiatan advokasi tersebut. Menurutnya, program ini sangat penting karena menyasar tiga entitas utama, yakni desa, pasar, dan satuan pendidikan, yang merupakan komunitas strategis dalam mewujudkan keamanan pangan di tengah masyarakat.

“Komunitas ini menjadi motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan guna mewujudkan tata kelola keamanan pangan. Jika pangan aman, tentu masyarakat menjadi sehat, baik di lingkungan sekolah, pasar, maupun desa dan kelurahan,” ujarnya.

Eddy Mulya menegaskan, keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga menyangkut proses yang lebih luas, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Karena itu, advokasi seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat agar semakin peduli terhadap pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.

Baca Juga:  Konflik Timur Tengah Berdampak ke Bali, Balinomics Susun Strategi Antisipasi

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan keamanan pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan, kami optimistis dapat mewujudkan Denpasar sebagai kota yang sehat, unggul, dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar bersama tim koordinasi keamanan pangan daerah akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BBPOM di Denpasar. Seluruh perangkat daerah yang terlibat juga akan digerakkan untuk terus melakukan edukasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap tingkat keamanan pangan di masing-masing komunitas.

Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, menyampaikan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2018, yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

“Pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang,” jelasnya.

Baca Juga:  Koster Temui Tiga Menteri, Pastikan Infrastruktur Bali Segera Dibangun

Made Ery menambahkan, pelaksanaan program keamanan pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, terlebih di tengah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah. Untuk tahun 2026, intervensi program keamanan pangan di Kota Denpasar difokuskan pada tiga desa, yakni Sumerta Kelod, Sidakarya, dan Padangsambian Kelod, serta satu kelurahan, yakni Peguyangan.

Selain itu, terdapat 13 sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang menjadi sasaran intervensi Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta 30 sekolah lainnya yang akan mendapatkan sosialisasi dan edukasi. Sementara di sektor pasar, intervensi difokuskan pada Pasar Padangsambian.

Meski demikian, ia mengakui bahwa cakupan program keamanan pangan hingga tahun 2025 masih tergolong rendah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun Kota Denpasar.

“Cakupan desa baru mencapai 12 persen, sekolah 3,71 persen di tingkat provinsi dan 0 persen di Kota Denpasar, serta pasar sekitar 3 persen. Karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan program ini,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa program keamanan pangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya masing-masing.

Meski berada di tengah tantangan efisiensi anggaran, pihaknya berharap semangat bersama untuk mewujudkan pangan aman tetap terjaga dan terus diperkuat melalui komitmen lintas sektor.

“Hari ini kita duduk bersama untuk berkomitmen. Semoga langkah ini memberikan hasil maksimal bagi Kota Denpasar,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran komunitas sebagai garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkualitas di Kota Denpasar.

Editor: Ken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here