DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan Bali, menyusul pengukuhan Satuan Tugas Patroli Keimigrasian “Dharma Dewata” oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (15/4/2026). Pengukuhan satgas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing di Bali, sekaligus menjaga kenyamanan warga dan wisatawan.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa patroli keimigrasian bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret yang akan dijalankan secara rutin di sejumlah titik rawan pelanggaran keimigrasian. Ia menyebut Satgas Dharma Dewata akan aktif melakukan patroli dan quick response guna mencegah serta menindak pelanggaran yang dilakukan warga negara asing.
“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” ujar Hendarsam.
Selain patroli, Ditjen Imigrasi juga menyiapkan pendekatan preventif melalui program desa binaan, yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Skema ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan warga dalam menjaga ketertiban di daerah tujuan wisata utama seperti Bali.
Gubernur Koster dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Imigrasi. Menurutnya, pengawasan terhadap warga negara asing harus diperkuat karena Bali sebagai destinasi wisata dunia memerlukan jaminan keamanan yang serius dan berkelanjutan. Ia menilai peningkatan kasus pelanggaran oleh WNA belakangan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas dari Imigrasi. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan Bali,” ujar Koster.
Dalam forum tersebut, Koster juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penguatan pungutan wisatawan asing telah dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi, dan pada prinsipnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Khusus berkaitan dengan hal ini, kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Bapak Dirjen. Pada prinsipnya, mereka sangat mendukung optimalisasi pungutan wisatawan asing di Provinsi Bali. Tentu ini akan kami tindak lanjuti bersama berdasarkan kesepakatan yang ada,” tegas Koster.
Optimalisasi PWA, menurut Koster, penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Data terbaru menunjukkan pendapatan PWA Bali pada triwulan I 2026 telah mencapai Rp71,4 miliar, dan Pemprov Bali memang tengah mendorong agar kerja sama dengan Imigrasi dapat menutup celah kebocoran pungutan tersebut.
Koster menambahkan, Pemprov Bali akan terus memperkuat koordinasi dengan Imigrasi dan aparat penegak hukum. Dalam pembagian kewenangan, pelanggaran pidana oleh WNA akan ditangani kepolisian, sementara pelanggaran administratif menjadi ranah Imigrasi, termasuk sanksi keimigrasian seperti deportasi. Dengan kombinasi pengawasan yang lebih ketat dan penguatan kebijakan ekonomi pariwisata, Bali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan asing dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.
Editor: Ken
