DENPASAR, KEN-KENKHABARE — Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar (ST) Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD-DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Bali dan Kabupaten Kota periode 2026-2031 dalam Apel Akbar dan Pengukuhan, Sabtu (19/9/2026) di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar.
Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya penguatan pemerintahan desa, ketahanan sosial, keamanan masyarakat serta pembangunan desa yang berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala Kejaksaan Bali Setiawan Budi Cahyono, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Forkopimda Provinsi Bali, jajaran pemerintah daerah, para bupati dan wali kota se-Bali, serta para pengurus organisasi terkait.
Hadir pula jajaran ASLINMAS dan ABPEDNAS, termasuk perwakilan luar Bali, antara lain Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran DPD-DPC ASLINMAS dan ABPEDNAS se Provinsi Bali yang baru dikukuhkan.
Atas nama pribadi maupun selaku pembina umum ASLINMAS dan Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, jajaran DPP ASLINMAS dan ABPEDNAS, panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.
ST Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan organisasi harus dimaknai sebagai amanah dan tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat.
“Kegiatan pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan keikhlasan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Keberagaman tersebut, menurutnya, bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang harus dikelola untuk memperkuat solidaritas, cinta tanah air dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sambutannya, Burhanuddin memberikan perhatian terhadap peran ASLINMAS dan unsur perlindungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat desa.
Menurutnya, keberadaan Satlinmas merupakan bagian dari kehadiran negara di tengah masyarakat sekaligus perwujudan semangat gotong royong.
“Satlinmas adalah wujud nyata semangat gotong royong yang tulus dan berkembang di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengabdian anggota Satlinmas tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga membutuhkan kepedulian, kedisiplinan, keteguhan hati serta kemampuan membangun kerja sama dengan masyarakat.
Karena itu, nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap, pandangan, kedisiplinan dan kualitas pelayanan setiap anggota Satlinmas.
ABPEDNAS Jadi Ruang Penguatan Pemerintahan Desa
Sementara itu, keberadaan ABPEDNAS diharapkan menjadi ruang bersama bagi unsur Badan Permusyawaratan Desa untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat desa.
Burhanuddin menekankan bahwa dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin baik dan bertanggung jawab.
Penguatan kapasitas organisasi juga diperlukan agar unsur pemerintahan desa mampu menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.
“Begitu juga dengan tunas ASLINMAS harus terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar masyarakat tenteram dan nyaman dalam kehidupan,” tegasnya.
Pengurus Diminta Jaga Integritas
Kepada pengurus DPD-DPC ASLINMAS dan ABPEDNAS yang baru dikukuhkan, Jaksa Agung meminta agar kepercayaan organisasi dipandang sebagai amanah, bukan sekadar jabatan.
“Pengukuhan hari ini hendaknya dipahami bukan semata-mata sebagai pemberian kepercayaan dalam organisasi, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab pengabdian,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pengurus menjalankan organisasi dengan integritas, profesionalisme, disiplin dan semangat melayani.
Kepentingan pribadi, lanjutnya, harus dijauhkan agar tidak mengikis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
Pengurus juga didorong membangun tata kelola organisasi yang baik, mendengarkan kebutuhan anggota dan memastikan setiap kebijakan serta program kerja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Desa dan Kota Harus Tumbuh Seimbang
Dalam sambutannya, Burhanuddin juga menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
“Membangun desa dan menata kota adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya adalah fondasi utama dari pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia menyebut desa sebagai akar dan fondasi bangsa karena di dalamnya nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kehidupan lokal tetap hidup dan terjaga.
Sementara itu, kota menjadi wadah modernisasi, pusat inovasi dan salah satu motor penggerak kemajuan ekonomi.
Karena itu, pembangunan kota dan daerah, termasuk Bali, harus berjalan seimbang dengan ketahanan dan kemajuan desa.
“Kita tidak boleh membiarkan desa tertinggal di tengah lajunya modernisasi,” tegasnya.
Penguatan pemerintahan desa juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Menurut Burhanuddin, upaya tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur perlindungan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia meyakini kolaborasi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa.
“Saya yakin tidak ada tantangan yang tidak bisa dilewati untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Burhanuddin menegaskan pembangunan desa tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, keamanan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Seluruh aspek tersebut merupakan tanggung jawab bersama.
Karena itu, momentum pengukuhan DPD ASLIMAS dan ABPEDNAS Provinsi Bali diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama.
“Kita harus melangkah dengan satu arah, satu cita-cita, satu tekad. Inilah ikrar bersama yang meneguhkan bahwa desa bukan hanya tempat hidup rakyat, melainkan juga pilar utama bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : I Nyoman Arta Wirawan
Editor: Arta
