DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia (Asosiasi Linmas Indonesia) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., mendorong keberadaan ASLINMAS dan ABPEDNAS di tingkat Provinsi Bali menjadi platform bersama untuk memperkuat koordinasi, solidaritas, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Reda menjelaskan, pengukuhan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS Provinsi Bali merupakan bagian dari upaya menyatukan berbagai komponen masyarakat desa dalam satu wadah organisasi, usai apel akbar pengukuhan DPD – DPC ASLINMAS ABPEDNAS Provinsi Bali, (19/9/2026) Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar.
“ASLINMAS merupakan asosiasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, sementara ABPEDNAS merupakan asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya merupakan komponen masyarakat yang ada di desa untuk ikut menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola desa,” jelas Prof. Reda Manthovani.
Menurutnya, keberadaan kedua asosiasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kehidupan masyarakat desa sekaligus membangun solidaritas antarwilayah.
“Asosiasi ini dibentuk agar menjadi lebih solid dan menjadi langkah bersama. Jadi, satu kesatuan dari satu provinsi dengan provinsi lainnya memiliki platform yang sama, sehingga kebijakannya juga tidak berbeda-beda,” ujarnya.
Reda mencontohkan persoalan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat, termasuk honor atau dukungan finansial lainnya. Dengan adanya platform bersama, berbagai kebutuhan organisasi dan anggota diharapkan dapat diperjuangkan dengan arah yang lebih terkoordinasi.
“Misalnya masalah finansial atau keuangan dari para Linmas, seperti honor atau lainnya, jangan sampai dari satu provinsi dengan provinsi lain berbeda. Oleh karena itu, kita menyamakan platformnya agar memiliki arah dan tujuan yang sama,” katanya.
Reda juga mengatakan keberadaan ASLINMAS dan ABPEDNAS dapat menjadi sarana untuk menghubungkan program pemerintah pusat dengan masyarakat di tingkat desa.
“Ini sesuai dengan Asta Cita Presiden yang keenam, yaitu pembangunan desa dan pembangunan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Dengan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah hingga ke desa-desa,” ungkapnya.
Ia mencontohkan program budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dapat diberdayakan langsung kepada masyarakat desa.
Selain itu, menurut Reda, terdapat peluang dukungan CSR perusahaan, antara lain untuk pengembangan usaha ternak ayam petelur bagi anggota atau pengurus asosiasi.
BACA JUGA:
“Begitu juga ada pemberian CSR dari beberapa perusahaan untuk ternak ayam petelur untuk pengurus-pengurus asosiasi ini,” jelasnya.
Program pendidikan juga disebut dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat keberadaan asosiasi bagi masyarakat desa, termasuk melalui akses terhadap program beasiswa dari kementerian terkait.
“Ada juga program beasiswa supaya ini langsung menyentuh rakyat yang ada di desa-desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reda mengatakan asosiasi dapat membuka ruang kerja sama dengan sejumlah kementerian melalui nota kesepahaman atau MoU.
“Asosiasi ini bisa melakukan MoU dengan kementerian terkait, seperti Kementerian KKP dan kementerian yang membidangi pendidikan, supaya program-program tersebut bisa kita manfaatkan langsung di desa-desa,” katanya.
Menurut Reda, pola tersebut diharapkan membuat keberadaan asosiasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga menjadi penghubung antara program pemerintah, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat desa.
Dengan demikian, ASLINMAS dan ABPEDNAS di tingkat Provinsi Bali diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarwilayah sekaligus memperluas akses masyarakat desa terhadap program pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan pembangunan desa.
Penulis: I Nyoman Arta Wirawan
Editor: Arta
