BADUNG, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan akses pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkokoh perekonomian Bali. Kemudahan akses permodalan dinilai penting agar UMKM mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya di Bali, sekaligus memperkuat peran sektor usaha tersebut sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain menyerap tenaga kerja lokal, UMKM juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Namun, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Karena itu, Koster menilai perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha untuk memastikan pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi Asta Cita.
Menyongsong 2027, Pemprov Bali mengarahkan kebijakan pada empat langkah strategis, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Adapun sektor yang menjadi prioritas meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran atau wellness tourism.
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal. Khusus pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah daerah berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar.
Koster menegaskan, penguatan sektor-sektor potensial tersebut perlu ditopang sistem pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, sehingga UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Maman menekankan bahwa peningkatan pembiayaan UMKM perlu memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Perluasan akses kredit harus diikuti penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam paparannya, Maman menyebut total pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui kredit non-KUR.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produktif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa forum internasional tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, guna memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif.
Menurut Airlangga, kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga memaparkan, hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai 4,27 juta debitur. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit, termasuk rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menjaga stabilitas perekonomian, dan membantu pengendalian inflasi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Forum yang mengusung tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” tersebut diharapkan menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis untuk membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagi Bali, penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, dan memastikan UMKM berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemprovbali
