BULELENG, KEN-KENKHABARE – Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penguatan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui koordinasi yang solid, program pembangunan diharapkan tidak berhenti pada keselarasan dokumen, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Rakor yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Oktober 2026, mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat, sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, filosofi menyama braya perlu menjadi semangat bersama bagi jajaran Bappeda dalam menjalankan tugas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk ketika membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota akan memperkuat sistem perencanaan daerah agar semakin terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.
Karena itu, komunikasi berkelanjutan dan hubungan kelembagaan dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat perlu terus dijaga. Langkah tersebut penting untuk memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons dinamika pembangunan secara tepat.
Salah satu agenda utama rakor adalah memperkuat keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung Asta Cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penyelarasan tersebut dilakukan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, perencanaan tahunan juga perlu diselaraskan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui perencanaan yang terpadu, program pembangunan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keselarasan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 150 peserta dari Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran para narasumber diharapkan memperkuat pemahaman bersama mengenai kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta membuka ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi isu strategis pembangunan.
Ika Putra mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.
Rangkaian rakor juga diisi dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali.
Berdasarkan hasil yang diumumkan dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
Penilaian tersebut juga mendorong setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan inovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, dan tantangan wilayah masing-masing.
Melalui rakor ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam menyelaraskan program prioritas nasional dan program unggulan daerah. Semangat menyama braya diharapkan menjadi fondasi kolaborasi agar sinergi pembangunan tidak hanya terwujud dalam dokumen perencanaan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumasPemprovBali
