DENPASAR, KEN-KENKHABARE — Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Gubernur menegaskan, berbagai kritik, saran, masukan dan catatan konstruktif dari DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Pemprov Bali siap berkolaborasi dengan DPRD untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya memenuhi aspek administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap masukan DPRD mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi PAD, kata dia, akan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemprov Bali juga akan memperkuat pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.
Masukan DPRD terkait risiko sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Pemprov Bali akan menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi di luar pariwisata akan terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Bali.
Dalam pengelolaan belanja, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Percepatan realisasi belanja modal juga menjadi perhatian. Pemprov Bali akan mendorong pelaksanaan proyek prioritas sekaligus memastikan kualitas pembangunan, termasuk pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Pembangunan infrastruktur, lanjut Gubernur, juga diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.
Pemanfaatan aset daerah secara produktif juga akan didorong, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menegaskan seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan dengan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.
Sementara itu, peningkatan belanja hibah akan diikuti penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi manfaat. Penyertaan modal daerah juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Gubernur juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan. Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.
Dalam bidang tata ruang dan investasi, pembangunan harus tetap berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.
Selain aspek fiskal dan pembangunan ekonomi, Pemprov Bali juga akan memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, sektor pertanian dan peternakan, lapangan kerja, serta persoalan harga tanah dan hunian.
Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik tetap menjadi perhatian. Sementara di sektor kesehatan, penguatan sarana dan prasarana serta konektivitas sistem rujukan antar-rumah sakit kabupaten/kota juga terus dilakukan.
Seluruh masukan fraksi DPRD tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan Perubahan APBD 2026.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumasPemprov
