DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perkembangan financial technology (fintech), termasuk pinjaman daring (Pindar), diimbangi dengan penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kemudahan akses pembiayaan digital dinilai harus diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif, bukan justru mendorong masyarakat terjebak dalam utang konsumtif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Menurut Koster, perkembangan fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban dan risiko sebagai pengguna layanan pembiayaan digital.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” ujar Koster.
Koster menyoroti masih besarnya porsi pembiayaan Pindar yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar di Indonesia masih bersifat konsumtif, sementara sekitar sepertiganya masuk ke sektor produktif.
Baca Juga:
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri Pindar, terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan ke sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” kata Koster.
Karena itu, ia mendorong agar pertumbuhan industri pembiayaan digital tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Khusus di Bali, Koster berharap pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi berkembang.
Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain petani organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usahanya.
Koster meminta pelaku industri memahami karakteristik dan ekosistem ekonomi Bali sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat menjadi instrumen penguatan usaha masyarakat.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pembiayaan digital tidak berhenti pada hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal. Gubernur Koster menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan industri pembiayaan digital.
Baca Juga:
| Kejuaraan Biliar Bupati Badung 2026 Jaring Atlet Potensial Menuju Porprov Bali 2027
Masyarakat, kata dia, perlu memahami konsekuensi setiap keputusan pembiayaan sebelum menggunakan layanan Pindar. Pemahaman tersebut mencakup hak dan kewajiban peminjam, biaya pembiayaan, kemampuan membayar serta berbagai risiko yang mungkin muncul.
Karena itu, industri Pindar juga diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana, tetapi turut berkontribusi meningkatkan pemahaman masyarakat.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegas Koster.
1.500 Desa Adat Jadi Jaringan Literasi
Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Bali memiliki jaringan sosial yang luas melalui sekitar 1.500 desa adat. Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK dan desa adat di seluruh Bali.
Jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi keuangan yang lebih efektif.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Koster berharap industri pembiayaan digital dapat mengambil bagian dalam pembangunan Bali dengan menjadi mitra yang memahami karakteristik masyarakat dan turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan konsumen.
Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar.
Menurutnya, terdapat sekitar 440 ribu UMKM di Bali yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ujar Bernadino.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen.
FLD 2026 Dorong Ekosistem Pembiayaan Digital
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan dan berbagai mitra strategis.
Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.
Koster menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK dan seluruh pelaku industri yang telah memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan FLD 2026.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Penulis/Editor: I Nyoman Arta W
