DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Pemerintah terus memperkuat program peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Di Bali, alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026 mencapai 4.184 unit, meningkat sangat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang tercatat 31 unit.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait saat meninjau langsung pelaksanaan Program BSPS di Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Senin (10/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indera, unsur TNI-Polri, jajaran perangkat daerah Pemkot Denpasar, masyarakat serta undangan terkait.
Salah satu rumah penerima BSPS yang dikunjungi Menteri PKP adalah milik Ni Wayan Pageh, warga Kelurahan Tonja. Selain Pageh, penerima bantuan lainnya di wilayah tersebut adalah I Made Suara.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Bali memperoleh alokasi 4.184 unit BSPS Tahun Anggaran 2026, dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap unit.
“Program bantuan senilai Rp20 juta per unit ini menyasar seluruh wilayah di Indonesia dengan besaran nilai bantuan sama. Terkecuali di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, nilainya lebih besar,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, program bantuan bedah rumah tersebut diberikan tanpa pungutan biaya kepada penerima.
“Jika ada yang terbukti melakukan pemungutan, masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada kami,” tegasnya.
Adapun dari total alokasi BSPS Bali tersebut, sebanyak 1.113 unit dialokasikan untuk wilayah pedesaan, 2.812 unit untuk wilayah pesisir, dan 259 unit untuk wilayah perkotaan.
Khusus Kota Denpasar, pemerintah pusat mengalokasikan 259 unit BSPS pada 2026.
Maruarar menyebut peningkatan alokasi tersebut sangat signifikan. Pada 2025, Bali hanya memperoleh alokasi sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 4.184 unit.
“Hal ini menunjukkan negara hadir langsung membantu masyarakat untuk membenahi rumah-rumah masyarakat di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan Pemkot Denpasar mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut, khususnya alokasi BSPS untuk wilayah perkotaan.
Menurut Eddy, program peningkatan kualitas rumah menjadi perhatian penting karena menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan untuk memiliki hunian yang lebih layak.
“Ini menjadi bukti kehadiran Pemerintah Kota Denpasar untuk masyarakat beriringan dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan Program Bedah Rumah,” jelas Eddy Mulya.
Ia menambahkan, Pemkot Denpasar juga telah menjalankan program bedah rumah secara mandiri. Hingga saat ini, sebanyak 50 unit rumah telah mendapatkan program bantuan dari Pemkot Denpasar dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.
“Program Bedah Rumah oleh Pemerintah Kota Denpasar telah dijalankan terhadap 50 unit rumah dan akan ditingkatkan agar program berjalan semakin baik,” tambahnya.
Program BSPS tersebut memberikan arti penting bagi masyarakat penerima, salah satunya Ni Wayan Pageh.
Pageh selama ini tinggal bersama tiga anaknya dan belum mampu memperbaiki kondisi rumah karena keterbatasan ekonomi. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung barang bekas dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Pada Agustus 2026, rumah Pageh akhirnya mendapatkan bantuan melalui Program BSPS.
Ia menjelaskan, proses pengajuan bantuan diawali dengan petugas yang datang melihat kondisi rumah. Setelah dilakukan peninjauan, rumah tersebut kemudian diusulkan untuk mendapatkan bantuan.
“Proses pembenahan diawali petugas datang meninjau kondisi tempat tinggal kami kemudian rumah kami diusulkan untuk mendapat bantuan program bedah rumah,” ungkap Pageh.
Menurutnya, bantuan senilai Rp20 juta tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Selama proses renovasi berlangsung, Pemkot Denpasar juga memfasilitasi Pageh dan keluarganya untuk tinggal sementara di rumah kos.
Hal serupa dirasakan I Made Suara, penerima bantuan BSPS lainnya di Kelurahan Tonja.
Suara mengatakan rumah yang ditempatinya merupakan rumah warisan dari orang tuanya dan selama ini belum pernah mendapatkan perbaikan yang memadai.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemkot Denpasar yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat melalui program tersebut.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dan Pemkot Denpasar membantu kami membenahi tempat tinggal kami,” ungkapnya.
Program BSPS di Bali diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik rumah masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program peningkatan kualitas hunian dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan melonjaknya alokasi BSPS Bali menjadi 4.184 unit pada 2026, program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
Penulis/Editor: I Nyoman Arta W
