Dukung Transformasi Penyaluran Program Perlindungan Sosial
JAKARTA, KEN-KEN – Pemerintah Kota Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali dan delapan kabupaten di Bali mengikuti Rapat Koordinasi Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure atau DPI.Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Kemendagri memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial atau bansos ke 43 kabupaten/kota.
Langkah ini disiapkan sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology atau GovTech secara nasional. Menurut Tito, piloting digitalisasi bantuan sosial sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan dinilai berjalan cukup sukses.
“Ini sebetulnya adalah ide dari beliau dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa perluasan program tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan peta jalan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech. Keberhasilan implementasi di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi sistem digitalisasi bantuan sosial ke daerah lain.
Pemerintah menargetkan implementasi program digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota sebagai tahap awal sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
“Dan ini adalah cikal bakal juga roadmap untuk menuju ke Government Technology, GovTech. Yang beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain,” imbuh Tito.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung penuh program digitalisasi bansos.
Menurutnya, program ini merupakan bagian penting dari transformasi digital nasional, khususnya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial.
Arya Wibawa mengatakan, digitalisasi tidak hanya mengubah cara penyaluran bantuan.
Lebih dari itu, digitalisasi menjadi instrumen untuk memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel. Karena itu, Kota Denpasar siap menjadi salah satu daerah yang mendukung implementasi pemerintahan digital.
“Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi menuju pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis data,” pungkasnya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakor Digitalisasi Bansos ini, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan kesiapan untuk terus beradaptasi dengan transformasi digital pemerintahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi data penerima manfaat, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Editor: Ken
