DENPASAR, KEN-KEN – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Minahasa Tenggara di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (18/5).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan studi tiru Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya terkait pengelolaan urusan keagamaan, penguatan kerukunan umat beragama, serta mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial.
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, mengatakan bahwa Kota Denpasar dan Bali pada umumnya telah lama dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah berjalan di Kota Denpasar.
“Untuk itu kami ingin belajar di sini agar bisa diterapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” jelasnya.
Menyambut kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menjadikan Kota Denpasar sebagai salah satu referensi dalam pengelolaan kerukunan umat beragama.
Arya Wibawa menjelaskan bahwa salah satu kunci harmoni di Bali adalah budaya Menyama Braya, yakni filosofi yang memaknai setiap orang sebagai saudara tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun budaya.
Nilai tersebut, kata Arya Wibawa, telah menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan hidup rukun di tengah keberagaman masyarakat. Semangat ini juga sejalan dengan moto Pemerintah Kota Denpasar, Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna bahwa seluruh masyarakat adalah saudara.
Selain nilai budaya, Arya Wibawa juga menekankan peran aktif FKUB Kota Denpasar dalam menjaga komitmen bersama untuk mencegah potensi perpecahan antarumat beragama. Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, keharmonisan di Kota Denpasar dapat terus terjaga dengan baik.
Terkait pengelolaan dana hibah, Arya Wibawa menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan sistem digital bernama E-MONALISA atau Elektronik Monitoring Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan.
Melalui sistem ini, proses pengajuan hibah dilakukan secara daring dengan alur yang lebih terstruktur. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran akun, pengunggahan proposal, proses seleksi, pengumuman, hingga pelaksanaan hibah.
Sistem E-MONALISA juga dilengkapi mekanisme pemblokiran otomatis bagi penerima yang telah beberapa kali mendapatkan bantuan. Dengan demikian, penyaluran hibah dapat lebih tertata, transparan, dan akuntabel.
“Melalui sistem ini akan terdata, jika sudah beberapa kali mendapat bantuan akan terblok secara langsung,” jelasnya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya dalam memperkuat kerukunan umat beragama serta meningkatkan tata kelola penyaluran dana hibah yang transparan dan akuntabel.
Melalui studi tiru ini, kedua daerah juga diharapkan dapat terus membangun komunikasi dan kerja sama dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pemeliharaan harmoni sosial di tengah keberagaman.
Editor: Ken
