Jakarta,ken-kenkhabare.com | SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 98) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir segera memberikan jawaban atas pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Senin, 2 Februari 2023) bahwa apakah kerjasama audit investigasi sengkarut pengelolaan dana pensiun BUMN dimaksud untuk pencegahan atau penindakan.
Sebab jawaban Erick Thohir ini penting disampaikan secara terbuka sehingga publik dapat terlibat memonitoring dan mengetahui kearah mana kerjasama investigasi Kementerian BUMN-KPK dilakukan. Kami menilai Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu terkait 65 % Dana Pensiun BUMN bermasalah sudah mengandung unsur informasi temuan dugaan korupsi yang konteksnya adalah penindakan. Sehingga tidak semata pencegahan.
Kami berharap KPK memfokuskan terlebih dahulu aspek penindakan dalam sengkarut 65 % dana pensiun BUMN hingga tuntas untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.
Pencegahan tidak dapat dilakukan jika kebocoran yang telah terjadi tidak dituntaskan. Dalam pencegahan, kami meminta KPK agar menyarankan Kementerian BUMN menunda terlebih dahulu rencana penggabungan pengelolaan dana pensiun sampai clear and clean penindakan korupsinya, dan; menyelesaikan kewajiban pembayaran dana pensiun yang tertunggak di beberapa BUMN.
HASANUDDIN
Koordinator
){kind=link}