Bupati Sanjaya Saksikan Penandatanganan PKS Pengelolaan DTW Tanah Lot, Perkuat Sinergi Desa Adat dan Perumda

0
1064
Foto: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pengelolaan DTW Tanah Lot antara Desa Adat Beraban, Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, dan Perumda Sanjayaning Singasana di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11/2026).

Kerja sama baru dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan kontribusi DTW Tanah Lot terhadap PAD Kabupaten Tabanan.

TABANAN, KEN-KENKHABARE – Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot memasuki babak baru setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Beraban dan Pengempon Pura Luhur Tanah Lot dengan Perumda Sanjayaning Singasana.

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, kepala perangkat daerah terkait, Direktur Perumda Sanjayaning Singasana, Jero Bendesa Adat Beraban, Ketua Pengempon Pura Tanah Lot, serta pihak notaris dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang diwarnai berbagai pandangan, kepentingan, masukan, dan dinamika antarpihak.

Ia mengapresiasi komitmen serta kedewasaan seluruh pihak yang telah bersama-sama mengupayakan penyelesaian kerja sama tersebut.

“Perbedaan bukanlah alasan, melainkan ruang untuk menemukan kesepakatan yang lebih baik,” tegasnya.

Bupati Sanjaya menekankan tiga hal penting dalam pelaksanaan PKS, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Satpol PP Denpasar Gelar SABERGEP, Dua Pedagang Asongan Ditertibkan di Traffic Light

Menurutnya, PKS tidak semata-mata menjadi dokumen kesepakatan, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk saling menghormati hak dan kewajiban. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ungkapnya.

Ia berharap penandatanganan PKS menjadi awal penguatan sinergi tanpa sekat maupun kepentingan sepihak. Seluruh pihak diminta menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab karena penandatanganan tersebut justru menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan DTW Tanah Lot.

“Mari kita jadikan kesepakatan hari ini sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana, selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot, menjelaskan bahwa penyusunan kerja sama tersebut dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026.

Selain itu, langkah tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot.

Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Kerja Penyusunan Kerja Sama Operasi (KSO) Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.

Baca Juga:  Semarakkan HUT ke-81 RI, Pemkot Denpasar Gelar Aneka Lomba Antar-OPD

Rai Dwipayana menambahkan, pembentukan KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Melalui kerja sama tersebut, pengelolaan DTW Tanah Lot diharapkan semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi DTW Tanah Lot terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.

“Dengan ditandatanganinya PKS ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih baik, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, dan masyarakat Tabanan secara keseluruhan,” pungkasnya.

Penandatanganan PKS ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda untuk menjaga keberlanjutan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tabanan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat, budaya, dan kesucian kawasan Tanah Lot.

Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimTabanan
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here