Bupati Sanjaya dan DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, Tiga Ranperda Strategis Diajukan

0
1095
Foto: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, dan Wakil Ketua DPRD Tabanan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan terkait persetujuan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan penyampaian pidato pengantar tiga Ranperda, Selasa (17/11/2026).

APBD 2027 disepakati dengan pendapatan daerah Rp2,137 triliun dan belanja Rp2,119 triliun. Tiga Ranperda menyasar penanganan narkotika, penguatan BPBD, dan tata kelola Perumda Tirta Amertha Buana.

TABANAN, KEN-KENKHABARE – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama DPRD Kabupaten Tabanan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).

Pada hari yang sama, Bupati Sanjaya juga menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna ke-17. Kedua rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kesungguhan dalam mengikuti tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Wawali Arya Wibawa Lepas Kontingen Pramuka Denpasar ke Jambore Nasional 2026, Perkuat Karakter Generasi Muda

Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama sekaligus cerminan kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan postur APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,137 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Bupati Sanjaya menegaskan, penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta menetapkan skala prioritas yang tepat sasaran.

“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.

Ia berharap seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2027 dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Purnama Sasih Karo, Bupati Sanjaya Ajak ASN Perkuat Integritas dan Pengabdian kepada Masyarakat

Setelah disepakati bersama, Ranperda APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapat Paripurna ke-17, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda yang dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga Ranperda tersebut meliputi:

  1. Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  2. Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Terkait Ranperda narkotika, Bupati menjelaskan bahwa peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020. Angka tersebut meningkat menjadi 82 kasus pada 2024 dan masih mencapai 72 kasus pada 2025.

Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dapat dilakukan secara lebih terpadu. Langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Ranperda tentang BPBD diajukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025, Kabupaten Tabanan memiliki skor risiko bencana sebesar 116,72 dengan kategori sedang. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan kelembagaan penanggulangan bencana agar upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal.

Adapun Ranperda perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana bertujuan menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah tersebut dengan regulasi terbaru.

Penyesuaian diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Dalam penyampaian laporan Badan Anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana turut menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Sanjaya berharap kesepakatan APBD 2027 dan pengajuan ketiga Ranperda tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat.

Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimTabanan
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here