DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat keamanan dan kondusivitas ruang digital untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang aman, nyaman, dan berkualitas.
Ajakan tersebut disampaikan Koster saat membuka Webinar Literasi Digital bertema “Bali Aman Digital” yang diselenggarakan melalui kerja sama Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali secara hibrida di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Koster mengapresiasi Polda Bali dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, literasi dan keamanan digital menjadi isu strategis karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pariwisata Bali.
Perkembangan teknologi digital, kata Koster, telah memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan memperoleh informasi dan berkomunikasi hingga mendukung aktivitas ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti berbagai risiko, seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan kejahatan siber.
“Ketika saya kuliah pada tahun 1981, persoalan seperti ini belum menjadi isu yang kita hadapi. Namun, sekarang kita berada pada tahun 2026, ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Manfaat positifnya kita rasakan, tetapi dampak negatifnya juga harus kita hadapi. Karena itu, seminar seperti ini sangat penting agar kita semakin memahami bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” ujar Koster.
Koster menegaskan, Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional utama Indonesia. Pariwisata tidak hanya menjadi penggerak perekonomian daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari wajah Indonesia di mata dunia.
Karena itu, keamanan dan reputasi Bali harus dijaga, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
Ia memaparkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 pada 2019. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu dijaga melalui kerja sama pemerintah, pelaku pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.
Teknologi digital berperan penting dalam mempromosikan destinasi wisata, kebudayaan, aktivitas masyarakat, serta kebijakan pembangunan Bali kepada khalayak internasional. Akan tetapi, kemudahan penyebaran informasi harus diimbangi tanggung jawab dan kewaspadaan.
Informasi yang tidak benar, penipuan daring, dan konten negatif berpotensi menimbulkan keresahan, merugikan pelaku usaha, serta memengaruhi persepsi wisatawan terhadap Bali.
Koster mencontohkan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian luas. Menurutnya, persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat perlu ditangani secara cepat dan cermat, disertai penyampaian informasi yang tepat agar tidak menimbulkan keresahan.
Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut, astungkara, dapat diatasi. Bahkan, penanganannya disebut memperoleh apresiasi dari sejumlah duta besar yang berkunjung ke Bali.
Koster juga mengungkapkan telah memberikan arahan kepada para kepala daerah di Bali agar senantiasa siap dan waspada menghadapi perkembangan teknologi digital. Pemanfaatannya harus dilakukan secara matang dan bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat serta risiko yang mungkin muncul.
“Bali harus tetap kondusif, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi, sekaligus mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Pasma Royce memaparkan transformasi digital dalam ekosistem pariwisata Bali serta berbagai ancaman kejahatan siber yang perlu diwaspadai.
Menurutnya, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas pariwisata, mulai dari promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, penggunaan aplikasi transportasi, hingga transaksi pembayaran elektronik.
Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan siber. Ancaman yang perlu diwaspadai antara lain penipuan melalui tautan dan penawaran palsu, pencurian serta penyalahgunaan data pribadi wisatawan, pembajakan akun pribadi maupun akun usaha, pemalsuan reservasi hotel dan vila, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan penipuan.
Kapolda turut memaparkan data Direktorat Reserse Siber Polda Bali yang mencatat 1.583 pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan siber pada 2026. Penipuan daring disebut sebagai jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.
Data tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mencegah kejahatan siber.
Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan menjelaskan, Webinar Literasi Digital “Bali Aman Digital” diselenggarakan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata.
Sebagai destinasi internasional, Bali tidak hanya membutuhkan keamanan di ruang fisik, tetapi juga perlindungan yang memadai di ruang digital.
Aszhari menyebutkan tiga tujuan utama kegiatan tersebut. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital. Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, TNI, dan Polri. Ketiga, mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif menjaga keamanan dan kondusivitas ruang digital Bali.
Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M.; Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan; Chairman CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha; serta Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Putu Sundika, S.T., M.T. Diskusi dipandu moderator Dr. Agus Made Yoga Iswara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku pariwisata, komunitas digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.
Penguatan literasi digital diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemprovbali
