PHDI Diminta Jadi Teladan Pelestarian Lingkungan dan Mitra Strategis Pembangunan Bangsa
JAKARTA, KEN-KENKHABARE — Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Kyai Haji Romo R. Muhammad Syafii, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya memperkuat persatuan umat Hindu, mengimplementasikan nilai-nilai ekoteologi, serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintah. Ketiga agenda tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam menjalankan pengabdian kepada umat, masyarakat, dan bangsa.
Pesan itu disampaikan dalam sambutan penutupan Mahasabha XIII PHDI yang mengusung tema “Penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya, Sabtu (10/10/2026), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Dalam sambutannya, Wamenag menekankan bahwa penguatan organisasi tidak cukup dilakukan melalui pembenahan kelembagaan dan pergantian kepengurusan. PHDI juga harus memastikan nilai-nilai Dharma diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan umat dan masyarakat luas.
Salah satu agenda yang ditekankan adalah penguatan ekoteologi dalam kehidupan umat Hindu dan organisasi.
“Ekoteologi hendaknya tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Menurut Wamenag, ajaran Hindu memiliki landasan kuat untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Nilai Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan Yadnya dapat menjadi landasan dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial umat.
Ia berharap PHDI dapat bersinergi dengan program-program ekoteologi yang telah dijalankan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama.
Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong gerakan pelestarian lingkungan yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh praktik keagamaan yang memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bersama.
Selain ekoteologi, Wamenag menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan antara PHDI dan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah dan organisasi keagamaan memiliki ruang pengabdian yang saling melengkapi. Kemitraan keduanya diperlukan untuk memperkuat kerukunan, meningkatkan kualitas pembinaan umat, dan menghadirkan pelayanan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menyinggung sejarah kepemimpinan PHDI yang pernah diisi tokoh-tokoh dengan latar belakang beragam, termasuk perwira tinggi TNI, jenderal polisi, dan pimpinan di lingkungan pemerintahan.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa hubungan PHDI dengan pemerintah telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi sejak awal.
Wamenag menilai pola kolaborasi dan kerja sama semakin relevan dalam menghadapi dinamika kepemimpinan global yang menempatkan kepentingan nasional atau national interest sebagai salah satu pertimbangan utama.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan kooperatif dibandingkan konfrontasi dalam membangun kekuatan bangsa.
“Dalam era ini yang paling efektif itu adalah kolaborasi, kooperatif, bukan konfrontasi atau non-kooperatif,” ujarnya.
Ia berharap pola kemitraan yang dibangun PHDI bersama pemerintah dapat menjadi salah satu pilar untuk memperkuat persatuan nasional dan mendukung pembangunan di berbagai bidang.
Wamenag juga menegaskan bahwa pengamalan Dharma tidak hanya berkaitan dengan pembentukan pribadi yang baik, tetapi harus diwujudkan melalui kontribusi positif bagi kehidupan bersama.
Karena itu, PHDI diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun umat Hindu yang religius, menjaga kerukunan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta aktif berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Tema Mahasabha XIII, yakni penguatan PHDI melalui Dharma agama dan Dharma negara, dinilai relevan dengan kebutuhan untuk mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab sebagai warga negara.
Melalui pendekatan tersebut, kehidupan beragama diharapkan tidak hanya memperkuat spiritualitas umat, tetapi juga mendorong kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan partisipasi dalam pembangunan nasional.
Mahasabha XIII Resmi Ditutup
Pada akhir sambutannya, Wamenag menyampaikan apresiasi atas seluruh proses yang telah dilalui dalam Mahasabha XIII PHDI. Ia berharap hasil musyawarah yang dicapai menjadi pijakan untuk memperkuat organisasi, memperkokoh persatuan umat Hindu, serta memperluas pengabdian kepada masyarakat.
Dengan memohon anugerah dan tuntunan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ia berharap seluruh keputusan Mahasabha dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilandasi semangat pengabdian.
“Dengan memohon anugerah dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, serta berharap seluruh hasil Mahasabha XIII dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian, maka Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia saya nyatakan ditutup,” demikian pernyataan penutupnya.
Penutupan Mahasabha XIII menjadi momentum bagi PHDI untuk menindaklanjuti hasil musyawarah melalui program nyata yang berorientasi pada kepentingan umat.
Persatuan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kemitraan dengan pemerintah menjadi tiga agenda penting yang diharapkan terus diperkuat dalam perjalanan PHDI ke depan, sejalan dengan semangat Dharma agama dan Dharma negara menuju Indonesia Raya.
Penulis/editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: PHDI live streaming
