Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri Tinjau Abrasi Pantai Kuta, Koster dan Giri Prasta Dorong Penanganan Terpadu

0
1031
Foto: Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat meninjau kondisi abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).

BADUNG, KEN-KENKHABARE — Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya penanganan abrasi pantai secara terpadu melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat meninjau kondisi abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan abrasi yang mengancam kawasan pesisir Bali, termasuk fasilitas publik dan aktivitas pariwisata.

Megawati mengingatkan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan penanganan abrasi. Menurutnya, persoalan pesisir tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial yang mengabaikan kondisi geografis dan lingkungan setempat.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.

Megawati Tekankan Kolaborasi dan Kearifan Lokal

Megawati meminta seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dalam mencari solusi penanganan abrasi.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir.

Selain itu, Megawati menyoroti perubahan iklim, pemanasan global, dan pencairan es di kutub sebagai tantangan serius bagi negara kepulauan. Ia mendorong para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat riset, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Baca Juga:  Sidang Paripurna ke-30 DPRD Denpasar, Wawali Arya Wibawa Sampaikan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali

Abrasi Kuta Ancam Kawasan Pariwisata

Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, fasilitas publik, serta aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.

Terjangan gelombang juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata Bali yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meredam energi gelombang dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.

Baca Juga:  Pemkot Denpasar Gelar Anugrah KIPRAH Tahun 2024, Dorong OPD Terus Berinovasi Dalam Pelayanan

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Baca Juga:  Hungaria Tawarkan 100 Beasiswa Tiap Tahun untuk Generasi Muda Bali

Ia berharap peninjauan tersebut dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan mendorong percepatan penanganan abrasi di Bali.

Kunjungan ke Pantai Kuta turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Peninjauan tersebut menegaskan pentingnya penanganan abrasi yang mengintegrasikan kajian ilmiah, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan koordinasi lintas sektor demi menjaga keberlanjutan kawasan pesisir Bali.

Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumasPemprovBali
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here