BADUNG, KEN-KENKHABARE — Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9/2026).
Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung. Pertemuan dihadiri Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika, pimpinan OPD terkait, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara para perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.
Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan, angka kemiskinan Badung pada 2025 tercatat 1,9 persen, turun dibandingkan 2024 yang disebut sebesar 2,23 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertahankan tren penurunan kemiskinan melalui intervensi yang lebih terintegrasi. Badung juga disebut meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,16 triliun pada 2026.
Anggaran tersebut diarahkan pada empat bidang utama, yakni pangan, papan dan sandang; pendidikan dan kesehatan; adat, agama dan budaya; serta jaminan sosial, sosial dan ketenagakerjaan.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2026,” jelas Bagus Alit Sucipta.
Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan juga diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah melalui Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Wabup meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan menyelesaikan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Desember 2026.
Pemutakhiran data tersebut akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS. Langkah ini diarahkan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran,” ujar Bagus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Menurutnya, sinergi perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga banjar.
“Melalui sinergi yang kuat dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga Banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen.
Pemkab Badung juga menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkasnya.
Rakor TKPK tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung menyinergikan program penanggulangan kemiskinan agar tidak berjalan secara sektoral, sekaligus memastikan intervensi pemerintah berbasis data dan menjangkau masyarakat sasaran.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimBdg
