PLTS 100 GWp Jadi Momentum Perkuat Bali Mandiri Energi dan Energi Bersih
JEMBRANA, KEN-KEN KHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali.
Penandatanganan berlangsung saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026). Peninjauan dilakukan setelah Presiden meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program PLTS 100 GWp.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat terkait.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pengembangan PLTS 100 GWp yang turut dialokasikan untuk Bali.
Koster menyebut alokasi tahap awal program PLTS untuk Bali mencapai 1.000 MWp. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami sangat berbahagia dan berterima kasih, karena Bali memiliki kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sebenarnya telah dirancang sejak 2019. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat situasi yang kurang kondusif selama pandemi COVID-19.
Kini, menurut Koster, momentum pengembangan energi bersih kembali terbuka setelah Presiden Prabowo meluncurkan program PLTS 100 GWp secara nasional.
“Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” katanya.
Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan mengambil peran dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, salah satunya melalui penyediaan lahan.
Pemprov Bali akan mendorong pemanfaatan lahan milik negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun, yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” jelas Koster.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan juga memiliki kaitan erat dengan sektor pariwisata Bali. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” ujarnya.
Koster menilai pemanfaatan energi surya juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor sekaligus menghasilkan biaya energi yang lebih ekonomis.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut Darmawan, penerapan tahap awal program di Bali dengan kapasitas 1.000 MWp akan mendorong perubahan struktur sistem kelistrikan Bali.
“Sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” kata Darmawan.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang digagas Gubernur Wayan Koster.
Energi hijau, kata Darmawan, akan menjadi salah satu penopang pengembangan pariwisata Bali karena menghasilkan energi yang lebih bersih, ekonomis, sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan.
“Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis,” ujarnya.
Darmawan mengatakan percepatan pembangunan PLTS membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Karena itu, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Bali dan PLN menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan.
“Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” kata Darmawan.
Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan PLN dalam menyiapkan ekosistem pendukung pembangunan energi terbarukan di Bali.
Pengembangan PLTS juga diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi menjadi bagian dari transformasi Bali menuju destinasi pariwisata yang semakin ramah lingkungan, sejalan dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.
Editor: I Nyoman Arta W
