DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan agar mampu mendukung transformasi Posyandu yang tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Posyandu ke-10 yang dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bali, Senin (10/8/2026).
Pelatihan tersebut diikuti 111 kader Posyandu dari Kabupaten Buleleng. Para kader mendapatkan penguatan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar yang terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan.
Transformasi Posyandu diarahkan untuk memperluas peran kelembagaan dalam mendukung enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
I Made Dwi Dewata menegaskan, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kader tidak hanya berperan menyampaikan informasi dan edukasi, tetapi juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menghubungkan warga dengan layanan pemerintah.
“Transformasi Posyandu ini harus kita dorong bersama agar Posyandu mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan terintegrasi. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga mendukung enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi Dewata, keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada kapasitas kader di lapangan. Karena itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara efektif.
Kader juga dituntut memahami berbagai jenis pelayanan dasar sekaligus memiliki kemampuan membangun koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para kader mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peran Posyandu dalam transformasi pelayanan dasar. Pengetahuan yang diperoleh nantinya dapat diterapkan di masing-masing wilayah untuk memberikan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Dwi Dewata.
Sebanyak 111 kader yang mengikuti pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan secara personal, tetapi mampu meneruskan pengetahuan tersebut di wilayah masing-masing.
Dwi Dewata berharap para kader dapat menjadi penggerak yang membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
Dengan posisi yang dekat dengan masyarakat, kader Posyandu dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi kebutuhan warga sekaligus membantu memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
Pelatihan Posyandu ke-10 ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan Posyandu hingga tingkat desa.
Penguatan kapasitas kader diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan transformasi Posyandu sehingga pelayanan dasar masyarakat menjadi semakin inklusif, terintegrasi, dekat dan responsif.
Ke depan, Posyandu diharapkan tidak hanya dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat serta memperkuat pembangunan berbasis masyarakat hingga tingkat desa.
Penulis/Editor: I Nyoman Arta W
