DENPASAR, KEN-KENKHABARE — Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu keresahan masyarakat Bali, muncul pertanyaan mengenai keberadaan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat persoalan pasokan BBM menjadi sorotan.
Giri Prasta menyampaikan sesuai arahan Gubernur Wayan Koster dalam pembagian tugas kala itu. Giri Prasta menekankan pentingnya meminta data pasokan dari PT Pertamina sebagai dasar untuk memperkuat ketahanan energi di Pulau Dewata.
Dalam keterangannya, Giri Prasta menyoroti perlunya pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai ketersediaan dan distribusi BBM, terutama solar serta pasokan bahan bakar strategis lainnya.
“Jadi kami sekarang itu wajib hukumnya untuk minta data yang sebelumnya kepada PT Pertamina,” demikian pernyataan Giri Prasta dihadapan awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (26/10/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan akurasi data pasokan sebagai salah satu hal penting dalam menangani persoalan energi. Namun, pertanyaan mengenai langkah konkret yang dilakukan selama kelangkaan BBM dan alasan Wagub tidak terlihat di tengah sorotan publik masih memerlukan penjelasan langsung dari yang bersangkutan.
Menurutnya koordinasi terkait persoalan energi melibatkan Gubernur Bali, Pertamina, pihak terkait di sektor minyak dan gas bumi (migas), serta kepolisian.
Langkah berikutnya adalah memperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi pasokan dan distribusi BBM secara lebih terperinci. Informasi tersebut dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi potensi kendala dan menentukan langkah antisipasi.
Koordinasi dengan lembaga di tingkat pusat, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), juga menjadi bagian yang disoroti dalam pembahasan tersebut.
Ketersediaan data yang akurat penting agar penanganan persoalan BBM tidak hanya bertumpu pada perkiraan, tetapi didasarkan pada kondisi pasokan, kebutuhan, dan distribusi di lapangan.
Selain persoalan BBM, pembahasan juga menyinggung risiko gangguan pasokan energi yang dapat berdampak pada keandalan listrik. Karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Gagasan mengenai penguatan cadangan BBM di Bali turut mengemuka untuk dikaji lebih lanjut.
“Realisasinya tentu memerlukan perhitungan kebutuhan, kapasitas penyimpanan, pembiayaan, serta koordinasi dengan pihak yang berwenang,” ujarnya.
Bagi Bali, ketersediaan BBM dan listrik memiliki arti strategis karena menunjang mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, pelayanan publik, dan sektor pariwisata.
Di tengah keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan koordinasi berlangsung, tetapi juga menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganannya.
“Publik membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM, kelancaran distribusi, serta upaya mencegah persoalan serupa berulang,” pungkasnya.
Reporter: Tim Liputan ken-kenkhabare
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
