DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaksanaan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar kebijakan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Dalam audiensi tersebut, Andika memperkenalkan peran Kemenko Kumham Imipas dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Keberadaan kementerian koordinator tersebut berkaitan dengan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Andika, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Karena itu, Kemenko Kumham Imipas mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian teknis terkait.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Selain koordinasi kelembagaan, Andika menyoroti pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perlindungan serta pemajuan HAM.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai HAM. Upaya itu turut melibatkan jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki wilayah kerja di Bali.
Sinergi lintas pemerintahan diharapkan mendukung pelaksanaan kebijakan HAM agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Gubernur Koster menyambut baik audiensi tersebut. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Menurut Koster, bidang-bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Bali. Karena itu, dukungan serta koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan tugas masing-masing instansi berjalan searah.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi Bali, penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor.
Audiensi yang turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan itu diharapkan memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui sinergi pusat dan daerah, pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumaspemprovBali
