BADUNG, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Kabupaten Badung bersiap menindaklanjuti sejumlah catatan hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Tiga sektor menjadi fokus pemeriksaan, yakni penataan perumahan, pelayanan air minum, dan efektivitas penyelenggaraan pariwisata.
Hal tersebut mengemuka dalam exit meeting pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali yang diterima Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta didampingi Sekda Badung I.B. Surya Suamba di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya pemeriksaan pendahuluan Semester II Tahun 2026 di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Ihsan Aprian menandatangani dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pendahuluan kepada Wakil Bupati Badung.
Kegiatan turut dihadiri tim pemeriksa, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung, para camat serta direksi perusahaan daerah.
Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Menurutnya, berbagai masukan dan catatan dari pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Badung untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi, selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memberikan masukan dan catatan kepada kita untuk melakukan perbaikan,” jelas Bagus Alit Sucipta.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memahami dan mendiskusikan secara mendalam hasil pemeriksaan tersebut di internal masing-masing. Langkah itu diperlukan agar setiap catatan dapat segera ditindaklanjuti dan dipersiapkan datanya untuk pemeriksaan lanjutan.
“Mana-mana saja yang kiranya menjadi catatan BPK agar dilakukan perbaikan dan diberikan data untuk pemeriksaan lanjutan di pemeriksaan terinci selanjutnya,” tegasnya.
Bagus Alit menjelaskan, pemeriksaan pendahuluan BPK mencakup tiga fokus utama, yakni penataan perumahan, efektivitas Pemkab Badung dan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung pelayanan air, serta efektivitas penyelenggaraan pariwisata.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan di Kabupaten Badung.
“Tiga pokok ini mempunyai korelasi yang sangat besar untuk pembangunan di Kabupaten Badung,” imbuhnya.
Salah satu perhatian yang ditekankan adalah pelayanan air minum, terutama di wilayah Badung Selatan. Bagus Alit mengatakan berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan air harus segera mendapatkan solusi nyata.
“Masyarakat tidak melihat apakah itu karena musim kemarau, pompa rusak dan sebagainya. Yang mereka tahu adalah pemerintah harus hadir dan memberikan solusi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dengan budaya Bali agar pembangunan sektor pariwisata tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai budaya daerah.
Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Ihsan Aprian menjelaskan, exit meeting merupakan salah satu tahapan sebelum pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan terinci.
Secara tentatif, pemeriksaan terinci dijadwalkan berlangsung mulai akhir Oktober hingga Desember 2026.
Pemeriksaan pendahuluan sebelumnya dilakukan oleh tiga tim pemeriksa dengan fokus pada bidang tata ruang, pariwisata dan Perumda Air Minum.
“Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan bagian untuk menentukan fokus pemeriksaan terinci berdasarkan risiko dan permasalahan yang signifikan,” ujar Ihsan.
Ihsan menyampaikan sejumlah catatan awal yang muncul dalam pemeriksaan pendahuluan, antara lain berkaitan dengan penyusunan tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyelenggaraan pariwisata serta pelayanan air minum.
Khusus pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, beberapa aspek yang menjadi perhatian BPK meliputi pengukuran debit air baku, penggunaan volume air baku, kehilangan air serta kontinuitas pelayanan.
Catatan tersebut akan menjadi bagian dari bahan untuk menentukan fokus pemeriksaan lebih lanjut dalam pemeriksaan terinci.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung serta seluruh OPD terkait atas dukungan dan kerja sama yang baik selama pemeriksaan pendahuluan ini,” imbuh Ihsan.
Dengan berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, Pemkab Badung kini memiliki sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum memasuki tahap pemeriksaan terinci. Pemerintah daerah juga didorong memastikan setiap perangkat daerah memahami rekomendasi dan menyiapkan data yang diperlukan sehingga proses pemeriksaan berikutnya dapat berjalan lebih efektif.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimBdg
