DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali, yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati/wali kota se-Bali untuk mendukung percepatan program perumahan.
Menurut Lilik, program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan. Pada 2025 tercatat sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 target bantuan mencapai 4.184 unit.
Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi tercatat mencapai 1.410 unit.
Capaian tersebut masih membutuhkan percepatan karena waktu pelaksanaan program pada 2026 tinggal sekitar tiga bulan. Pemerintah daerah dan pihak terkait didorong mempercepat proses agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya berupa pembangunan satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni.
Rusun tersebut direncanakan memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.
Program perumahan juga berjalan melalui skema di luar APBN. Salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi, dengan target Bali pada 2026 sebanyak 1.114 unit.
Sementara itu, melalui Kredit Program Perumahan (KPP), Bali mencatat realisasi penyaluran yang mencapai 99,9 persen, dengan nilai sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali.
Maruarar menyebut Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi. Bahkan, BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurutnya, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Salah satu keunggulannya adalah suku bunga KUR Perumahan yang ditetapkan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk sektor lainnya.
Koster menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas program perumahan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan kebutuhan hunian masyarakat Bali.
Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumasPemprovBali
