BADUNG, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Kabupaten Badung mematangkan rencana pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penanganan kemacetan, khususnya guna meningkatkan konektivitas wilayah tengah Badung.
Pembahasan dilakukan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas melalui rapat koordinasi virtual di Puspem Badung, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut membahas kesiapan rencana pembiayaan sekaligus aspek teknis, kelembagaan dan mitigasi risiko sebelum usulan memasuki tahapan pertimbangan formal.
Rapat dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, serta Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, usulan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, terutama untuk memperkuat konektivitas wilayah tengah Badung.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Usulan pinjaman daerah tersebut diarahkan untuk pengembangan konektivitas pada koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana.
Selain pembangunan jalan konvensional, Pemkab Badung juga mengkaji alternatif penanganan konektivitas di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” kata Adi Arnawa.
Menurutnya, penyediaan infrastruktur harus dirancang dengan orientasi jangka panjang, baik dari aspek teknis maupun kemampuan pembiayaan daerah.
Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga.
Skema pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali.
Pemkab Badung juga menyampaikan kemampuan fiskal daerah dalam mendukung rencana tersebut. Dalam paparan pemerintah daerah, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mencapai 20,86, jauh di atas batas minimum 2,50.
Pemkab Badung memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya aktivitas ekonomi yang diharapkan muncul dari pembangunan infrastruktur tersebut.
Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen yang disampaikan Pemkab Badung. Namun, ia menekankan bahwa usulan pembiayaan perlu dikaji secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Selanjutnya, usulan pinjaman daerah tersebut akan memasuki tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis diminta terus mematangkan perencanaan agar pembangunan infrastruktur dan skema pembiayaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung menyiapkan infrastruktur jangka panjang di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas wilayah dan tekanan kemacetan yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi serta pariwisata.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimBadung
