Underpass Gatsu Barat-Canggu hingga ERP Disiapkan, Pemkab Badung Matangkan Skema Pembiayaan Infrastruktur
BADUNG, KEN-KEN KHABARE – Pemerintah Kabupaten Badung mulai mematangkan rencana pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang ditargetkan berjalan pada 2027. Salah satu opsi yang tengah dijajaki yakni pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pembahasan tersebut dilakukan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran manajemen PT SMI di Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekda Badung IB Surya Suamba, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Luh Suryaniti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dari PT SMI hadir Kepala Divisi Pembiayaan Publik Adri Asmoro L.P., Fiscal & Project Analyst/Senior Manager Divisi Pembiayaan Sektor Publik Satria Pramata, dan Relationship Manager Elia Benny.
Bupati Adi Arnawa mengatakan pertemuan dengan PT SMI menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Badung.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan harus disiapkan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI. Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya,” ujar Adi Arnawa.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah kelanjutan tembusan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju kawasan Canggu.
Adi Arnawa mengungkapkan kondisi permukiman yang cukup padat di sepanjang jalur, khususnya kawasan Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan model pembangunan.
Untuk menghindari potensi konflik sosial akibat pembebasan lahan, Pemkab Badung membuka opsi pembangunan jalan bawah tanah atau underpass menuju Canggu dan kawasan sekitarnya.
“Untuk menghindari akses sosial di sepanjang Gatot Subroto Barat yang pemukimannya sangat padat, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah (underpass) menuju Canggu dan sekitar,” tegasnya.
Opsi tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan dan membutuhkan pematangan kajian sebelum ditentukan sebagai skema pembangunan.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, Pemkab Badung juga melihat kebutuhan pengendalian lalu lintas seiring meningkatnya mobilitas wisatawan pada koridor Gatsu-Canggu-Munggu.
Salah satu opsi yang tengah disiapkan adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik.
Skema tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas, tetapi juga dikaji sebagai mekanisme pembiayaan mandiri atau yield capture.
Dalam konsep tersebut, penerimaan dari ERP dapat digunakan kembali untuk mendukung pengembalian pembiayaan infrastruktur.
Pemkab Badung juga menjajaki kemungkinan melibatkan BUMD dalam pengelolaan jalur express berbayar tersebut. Sementara jalan eksisting yang digunakan masyarakat tetap direncanakan gratis.
Tidak hanya jalan dan pengendalian lalu lintas, Bupati Adi Arnawa juga membeberkan visi pembangunan Stadion Internasional Multiguna berskala besar.
Untuk proyek tersebut, Pemkab Badung membuka peluang penggunaan skema sponsorship dan investasi swasta sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya membebani APBD.
Langkah ini menunjukkan upaya Pemkab Badung mencari alternatif pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI, Adri Asmoro, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek dan kemampuan fiskal Kabupaten Badung.
Menurut Adri, kebutuhan infrastruktur Badung cukup besar seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata.
“Kami melihat Kabupaten Badung memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata. PT SMI terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan publik,” kata Adri.
Namun, pembiayaan tersebut masih berada pada tahap penjajakan.
PT SMI meminta Pemkab Badung terlebih dahulu melakukan pematangan kajian teknis, regulasi, dan kelayakan investasi sebelum masuk ke tahapan pelaksanaan.
Dengan demikian, rencana pinjaman tahap kedua tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan kajian dan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat direalisasikan.
Editor: I N Arta W
