JAKARTA, KEN-KEN KHABARE – Pemerintah pusat bergerak cepat menangani kondisi darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan difokuskan pada evakuasi dan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring, Sabtu (15/8/2026). Rapat diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta Gubernur NTT yang sejak pagi berada di Kabupaten Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.
Menko PMK Pratikno menegaskan, respons cepat diperlukan agar proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak dapat segera dilakukan.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat di masing-masing wilayah terdampak. Identifikasi tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengerahkan dukungan secara lebih efektif, termasuk untuk kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Menurut Pratikno, data kebutuhan di lapangan akan membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengelola dan mendistribusikan dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak.
Presiden Prabowo Pastikan Dukungan Pemerintah Pusat
Pratikno menyampaikan bahwa gempa bumi di NTT telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana tersebut dikoordinasikan melalui BNPB.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” kata Pratikno.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta kepala daerah terdampak menetapkan status tanggap darurat bencana dan segera mengaktifkan pos komando.
Pengaktifan posko dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif. Posko juga menjadi pusat koordinasi pendataan dampak bencana, pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
BNPB telah menggerakkan bantuan darurat pada kesempatan pertama dari gudang logistik BNPB di Flores Timur.
Basarnas hingga TNI-Polri Kerahkan Sumber Daya
Sejumlah kementerian dan lembaga juga telah mengerahkan personel, perlengkapan, serta peralatan menuju wilayah terdampak.
Basarnas mengerahkan tim special group SAR dari sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban yang kemungkinan masih tertimpa reruntuhan bangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk menangani material longsor yang menghambat akses jalan maupun aliran sungai akibat gempa.
Sementara itu, Kementerian Sosial menggerakkan bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak, termasuk Ngada dan Sikka. Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan.
Kementerian Sosial juga menyiapkan pengaktifan dapur umum dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Tim Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB untuk mendukung penanganan korban.
Sejumlah Infrastruktur Transportasi Terdampak
Dampak gempa juga dirasakan pada sejumlah infrastruktur transportasi di NTT. Kementerian Perhubungan melaporkan lima dari 15 bandara di NTT terdampak gempa. Meski demikian, landasan pacu masih dapat digunakan, sementara kerusakan terjadi pada bagian terminal.
Di sektor kepelabuhanan, terdapat dua fasilitas yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah pelabuhan lainnya masih dapat digunakan, sementara dua fasilitas pelabuhan penyeberangan juga terdampak.
Untuk mendukung mobilisasi bantuan dan penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB.
Dari unsur TNI dan Polri, personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk pesawat dan kapal laut untuk mendukung operasi penanganan bencana.
Kepala BNPB menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tahap awal penanganan. Selanjutnya, BNPB akan kembali menggelar koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan penanganan darurat gempa NTT berjalan terpadu dan efektif.
Penulis/Editor: I Nyoman Arta W
