DENPASAR, KEN-KEN – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Denpasar yang berlangsung di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta pemutakhiran data perlindungan sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta seluruh perbekel dan lurah.
Dalam arahannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Denpasar.
Menurutnya, kolaborasi seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan seluruh program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, perbekel, dan lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Kota Denpasar,” ujar Arya Wibawa.
Arya Wibawa menjelaskan, secara makro indikator pembangunan Kota Denpasar menunjukkan tren yang sangat positif.
Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tercatat mencapai 6,11 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali sekaligus masuk dalam jajaran 10 besar nasional.
Indikator kesejahteraan sosial juga terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan naiknya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, serta rata-rata lama sekolah masyarakat.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Kota Denpasar berada pada angka 2,6 persen, menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Meski demikian, Pemkot Denpasar tetap memfokuskan intervensi pada kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar yang cukup besar.
“Kami juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada kelompok rentan atau Desil 5 dan Desil 6 yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu jiwa agar tidak masuk dalam kategori miskin ekstrem,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Arya Wibawa mengatakan, meskipun target jangka pendek belum tercapai secara merata di seluruh wilayah, perkembangan pendataan menunjukkan tren yang sangat positif.
Dalam satu pekan terakhir, jumlah populasi yang berhasil didata meningkat hingga 21 persen, sehingga memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Program pendataan ini akan terus dilaksanakan hingga batas akhir (cut-off) yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus 2026.
Pemerintah Pusat sendiri menetapkan target minimal capaian pendataan berada pada kisaran 40 hingga 60 persen, sehingga seluruh wilayah yang belum memenuhi target diminta terus mengoptimalkan pendataan.
Pada tahap awal, Pemerintah Kota Denpasar menargetkan pendataan terhadap 111.000 kepala keluarga dalam waktu sekitar 20 hari kerja dengan target harian mencapai 5.000 KK atau sekitar 1.250 KK di masing-masing kecamatan.
Hingga saat ini realisasi pendataan telah mencapai sekitar 35.000 KK dengan rata-rata penambahan data antara 2.000 hingga 3.600 KK setiap hari.
Menurut Arya Wibawa, penetapan target tinggi sejak awal merupakan strategi untuk mendorong percepatan kerja di lapangan.
“Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target yang jelas, maka potensi kelelahan petugas maupun masyarakat juga semakin tinggi. Karena itu percepatan harus terus dijaga,” tegasnya.
Optimalkan Balai Banjar sebagai Pusat Pendataan
Arya Wibawa menilai salah satu keunggulan Kota Denpasar dibandingkan daerah lain adalah keberadaan balai banjar dan balai desa yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Fasilitas tersebut dinilai jauh lebih efektif untuk melakukan pendataan dibandingkan metode penyisiran rumah ke rumah.
“Keunggulan utama Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai tempat berkumpul masyarakat. Struktur adat yang kuat menjadi modal besar untuk mempercepat pendataan secara efisien,” katanya.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, seluruh perbekel, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan diwajibkan memperbarui jadwal kegiatan lapangan selama satu minggu ke depan.
Pemantauan capaian pendataan juga akan dilakukan secara berkala setiap hari pada pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA untuk memastikan seluruh wilayah tetap aktif melakukan pendataan.
Pemerintah Kota Denpasar menargetkan sedikitnya 90.000 kepala keluarga atau sekitar 60 persen dari total sasaran telah berhasil didata sebelum batas akhir pendataan pada akhir Agustus 2026.
Pewarta/Editor: I Nyoman Arta Wirawan
