
DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan inovasi Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul. Program tersebut dipresentasikan dalam seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung secara virtual dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan edukasi, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Bali yang cerdas secara finansial, tangguh menghadapi perkembangan ekonomi digital, serta mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi daerah.
Modul Ajar Literasi Keuangan saat ini telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Bali, dengan jumlah peserta mencapai 23.198 siswa kelas X pada 193 satuan pendidikan SMA dan madrasah aliyah.
Menurut Koster, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya peserta maupun kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan perilaku peserta didik dalam mengelola keuangan secara sehat dan bertanggung jawab.
Hal tersebut mulai terlihat dari peningkatan jumlah rekening Simpanan Pelajar di Bali. Berdasarkan data OJK Provinsi Bali, jumlah rekening simpanan pelajar pada Desember 2025 tercatat sebanyak 46.567 rekening. Angka tersebut meningkat menjadi 104.217 rekening pada Mei 2026.
“Pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Melalui program ini mulai terlihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” ujar Koster.
Paparan tersebut disampaikan kepada tiga penguji, yakni Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial Universitas Gadjah Mada Muhammad Edhie Purnawan, Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty, serta Pelaksana Tugas Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf.
Bagian dari Pembangunan SDM Bali
Gubernur Koster menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, literasi keuangan menjadi bagian dari prioritas pembangunan SDM Bali Unggul yang terintegrasi dengan Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Bali dan OJK Provinsi Bali untuk memberikan standar pembelajaran keuangan yang lebih seragam, inklusif, dan dapat diterapkan di seluruh wilayah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital telah membawa berbagai peluang sekaligus tantangan baru. Pelajar kini berhadapan langsung dengan pembayaran digital, perbankan digital, dompet elektronik, investasi berbasis teknologi, serta beragam penawaran layanan keuangan melalui media sosial.
Namun, kemampuan menggunakan teknologi belum tentu diikuti kemampuan memahami risiko dan mengambil keputusan keuangan secara tepat.
“Kondisi ini mendorong kami memandang literasi keuangan bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Bali,” katanya.
Ia menambahkan, program literasi keuangan juga menjadi implementasi nilai Jana Kerthi, yakni upaya memuliakan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai pusat pembangunan.
Nilai tersebut merupakan bagian dari Sad Kerthi yang meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi sebagai landasan pembangunan Bali yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, budaya, dan kehidupan sosial.
Materi Seragam dan Berbasis Digital
Modul Ajar Literasi Keuangan disusun agar peserta didik tidak hanya memahami fungsi uang secara sederhana. Siswa juga diperkenalkan dengan OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, perlindungan konsumen, serta kanal pengaduan masyarakat.
Pelaksanaan pembelajaran turut didukung oleh pemanfaatan Learning Management System Edukasi Keuangan sehingga materi dapat diakses dan diterapkan secara lebih luas dan seragam.
Koster menjelaskan, program tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan tingkat literasi keuangan peserta didik sebagai calon pengguna layanan jasa keuangan. Kedua, menyediakan standar pembelajaran yang relatif seragam antarsekolah. Ketiga, menjamin pemerataan akses pendidikan keuangan bagi siswa di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
“Yang paling penting adalah membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan secara bersamaan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya siswa mengetahui apa itu tabungan atau investasi, tetapi juga mampu menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang benar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerataan menjadi salah satu prinsip utama program. Pendidikan keuangan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati siswa yang berada di pusat perkotaan, tetapi harus menjangkau berbagai wilayah dan latar belakang.
Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan pengetahuan sekaligus memberikan bekal yang setara kepada generasi muda sebelum memasuki kehidupan ekonomi yang semakin kompleks.
Akan Diperluas ke Berbagai Jenjang
Pemerintah Provinsi Bali berencana memperluas implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan ke jenjang SMP, SMK, sekolah luar biasa, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Pengembangan program juga diarahkan melalui kegiatan kuliah kerja nyata tematik sebagai bagian dari kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan perguruan tinggi di seluruh Bali.
Koster menegaskan, program tersebut telah berkembang menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan bukan sekadar proyek edukasi jangka pendek.
Selain memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, literasi keuangan diharapkan mendukung transformasi Ekonomi Kerthi Bali, meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses terhadap layanan jasa keuangan yang sehat, serta memperkuat pengembangan Bali sebagai pulau digital.
“Model ini diharapkan dapat direplikasi di provinsi lain karena mengintegrasikan kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan daerah secara utuh,” pungkasnya.
Pewarta/Editor: I Nyoman Arta Wirawan


