DENPASAR, KEN-KEN – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengendalian inflasi.
Komitmen ini ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar.
Kegiatan tersebut digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6).
HLM ini dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara; Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan; Kepala Bulog Provinsi Bali, Simon Melki Sedek; Direktur Teknologi Informasi BPD Bali, IB Gede Setia Yasa; perwakilan Kadin Bali; Ketua IPPAT Denpasar; serta sejumlah pemangku kepentingan dari instansi vertikal dan perangkat daerah.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, digitalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi.
Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Jaya Negara.
Lebih jauh, Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Denpasar.
Menurutnya, inovasi tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak daerah.
“Apalagi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi.
Ronald menjelaskan, Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali.
Karena itu, keberhasilan menjaga stabilitas harga di Kota Denpasar turut berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan.
Meski demikian, Ronald mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan.
Sementara Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K.
Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis, hingga penguatan kerja sama antardaerah.
Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen.
Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Capaian tersebut didukung berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.
“Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujar Eddy Mulya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru.
Inovasi pertama yakni Kedai Pasar atau Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya.
Inovasi kedua yakni SMALDING atau Smart Building Dharma Negara Alaya sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data.
Kehadiran kedua inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
Penghargaan serupa juga diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi.
Melalui HLM TP2DD dan TPID ini, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memperluas transaksi digital, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Kota Denpasar, meningkatkan pendapatan daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Editor: Ken
