DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi melalui konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Hal itu disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Minggu atau Redite Kliwon Sungsang, 7 Juni 2026 malam.
Gala Dinner ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira; Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa; Inspektur Daerah Militer IX/Udayana; perwakilan BNN Provinsi Bali; Inspektur Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana; Kepala Badan Pendapatan Daerah, I Dewa Tagel Wirasa; serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai forum sambung rasa dalam membangun sinergi.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi modal penting agar seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, benar, serta sesuai ketentuan.
Terkait tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Bali, Koster menegaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, ia menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara APBN saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI.
Pengalaman tersebut, kata Koster, menjadi dasar untuk terus menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar bekerja dengan benar, berdasarkan fakta, mengikuti arahan BPK sesuai aturan, serta memperhatikan data sebagai pegangan dalam menghasilkan kualitas kerja yang baik.
“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP secara berturut-turut, 12 kali,” ujarnya.
Koster menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut harus benar-benar riil, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara moral.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa dalam pembangunan Bali, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan konsep One Island, One Management dengan pendekatan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Konsep tersebut diterapkan karena Bali merupakan pulau kecil yang membutuhkan pola pembangunan terintegrasi dan terpadu.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak. Jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengungkapkan bahwa tantangan Bali ke depan semakin tinggi. Karena itu, pembangunan Bali tidak bisa berhenti pada satu prestasi saja, melainkan harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Ia turut menyoroti konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Wayan Koster sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan Bali.
Menurutnya, konsep Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola merupakan gagasan yang sangat baik untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Namun, untuk menyelesaikan berbagai tantangan Bali ke depan, BPK RI mendorong seluruh pihak di Provinsi Bali untuk bersinergi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi.
Sinergi tersebut penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Sinergi Bapak/Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tutupnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Bali dan BPK RI menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan Bali yang semakin terarah, terintegrasi, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam kerangka One Island, One Management.
Editor: Ken
