BADUNG, KEN-KEN — Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di satu wilayah tertentu, melainkan harus menyentuh seluruh daerah secara proporsional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata. Hal ini ia sampaikan kepada media, (30/4/2026), di kediamannya.
Politisi yang akrab disapa Demer tersebut menilai, selama ini pembangunan di Bali masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Aktivitas ekonomi dan investasi, khususnya di sektor pariwisata, masih dominan terpusat di Bali Selatan seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan sekitarnya. Sementara daerah lain seperti Buleleng, Karangasem, Jembrana/Negara, dan Bangli belum memperoleh porsi pembangunan yang seimbang.
“Pemerataan pembangunan adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati oleh wilayah tertentu, sementara daerah lain tertinggal,” tegas Gde Sumarjaya Linggih.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi tanpa pengendalian yang tepat dapat menimbulkan persoalan baru, salah satunya inflasi. Menurutnya, inflasi akan sangat membebani masyarakat berpendapatan rendah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan masyarakat masih berada pada level upah minimum regional atau bahkan di bawah UMR.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi kalau terlalu tinggi dan tidak terkendali, bisa meningkatkan inflasi. Ini akan memberatkan masyarakat kecil. Harga-harga mahal, sementara pendapatan mereka hanya sesuai UMR, bahkan ada yang di bawah UMR,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mulai merancang kebijakan pembangunan yang lebih berimbang. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah moratorium atau pembatasan sementara pembangunan di Bali Selatan, khususnya untuk sektor-sektor yang sudah terlalu padat dan berpotensi menimbulkan beban sosial, lingkungan, serta infrastruktur.
Menurutnya, arah pembangunan Bali ke depan harus mulai digeser ke wilayah lain yang memiliki potensi besar, seperti Buleleng, Karangasem, dan Negara/Jembrana. Daerah-daerah tersebut memiliki sumber daya alam, budaya, sejarah, serta potensi pariwisata yang tidak kalah kuat dibandingkan Bali Selatan.
“Bali Selatan sudah sangat padat. Perlu ada moratorium pembangunan di kawasan tertentu, lalu investasi diarahkan ke wilayah lain seperti Buleleng, Karangasem, dan Negara. Di sana bisa dikembangkan sektor pariwisata, pendidikan, industri kreatif, dan sektor produktif lainnya,” jelas Demer yang saat ini sebagai Ketua DPD Golkar Bali.
Demer menilai, pembangunan sektor pariwisata di luar Bali Selatan tidak hanya akan membuka destinasi baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain pariwisata, sektor pendidikan juga dinilai strategis untuk dikembangkan di Bali Utara, Timur, dan Barat, sehingga tidak semua aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan terkonsentrasi di wilayah selatan.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan juga penting untuk mengurangi tekanan terhadap Bali Selatan, baik dari sisi kemacetan, alih fungsi lahan, kepadatan penduduk, krisis air, maupun persoalan sampah. Jika pembangunan terus dipusatkan di satu kawasan, maka beban ekologis dan sosial Bali akan semakin berat.
“Pemerataan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan Bali. Kalau semua bertumpu di Bali Selatan, maka tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan sosial masyarakat akan semakin tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Gde Sumarjaya Linggih berharap pemerintah memiliki keberanian politik untuk menyusun peta jalan pembangunan Bali yang lebih adil dan berkelanjutan. Pembangunan, kata dia, harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan penguatan identitas budaya Bali.
Ia menekankan, Bali tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja pariwisata, serta masyarakat di wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara maksimal.
“Yang kita butuhkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan sekadar angka tinggi. Pertumbuhan harus memberi manfaat bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan tidak merusak lingkungan,” pungkasnya.
Dengan pemerataan pembangunan tersebut, Bali diharapkan mampu keluar dari ketergantungan terhadap kawasan selatan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah utara, timur, dan barat. Kebijakan ini dinilai penting agar pembangunan Bali ke depan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. (aw).
Editor: Ken
