Denpasar, ken-kenkhabare.com | Bali Lintas Media – Mangku Pastika Anggota DPD RI 2019-2024, mengajak seluruh komponen bangsa untuk peduli terhadap berbagai kebijakan publik dalam diskusi DPD RI yang bertajuk Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif, Jumat (10/3/2023), di sekretariat DPD RI Bali, Jl. Cok Agung Tresna, Niti Mandala Renon, Denpasar.
Mangku Pastika yang pernah menjabat sebagai Kapolda Bali, menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi sumber daya manusia dan anggaran yang berlimpah. Pemerintah wajib mendesain kebijakan publik yang simpel, aspiratif, dan kontekstual. Masyarakat pun wajib mengawal kebijakan publik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik.
Diskusi yang di pandu oleh moderator Nyoman Wiratmaja, (dosen Fisip Warmadewa), dengan mengundang tiga narasumber salah satunya Bakal Calon DPD RI Dr. Gede Suardana, Putu Suasta, (pengamat politik dan mantan aktifis Gerakan reformasi Bali), dan AA. Gede Aryawan (tokoh masyarakat peduli Denpasar), diskusi ini menjadi sangat menarik dengan hadirnya tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan insan pers.
Sebagai Gubernur yang pernah menjabat dua periode Mangku Pastika sangat memahami bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun rencana kerja dari mulai dari penyusunan RPJMD sampai pada eksekusinya dalam pembuatan regulasi, yang bertujuan untuk mengangkat potensi daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Bali memiliki anggaran Rp 25 triliun serta dana beredar di masyarakat sebesar Rp 100 triliun semestinya dapat membuat rakyat Bali sejahtera. Tidak ada alasan kita tidak ada duit. Sumber daya banyak seharusnya kita bisa sejahtera. Persoalannya bagaimana mengatur kebijakan publik. Ini yang harus dibicarakan supaya tidak tercecer kemana-mana agar terarah,” kata Mangku Pastika.
Menurut Mangku Pastika yang pernah menjabat sebagai Kalakhar BNN (2005-2008), kebijakan publik pembangunan Bali harus aspiratif dan kontekstual. “Sesuai koridor yang ada (perundang-undangan) dan Tri Hita Karana. Visi yang aplikatif simpel memperhartikan nilai lokal dan Visi itu tidak boleh nyeleneh,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa setiap kepala daerah harus paham mendesain kebijakan publik. “Harus bisa sebagai panutan, perilakunya patut diteladani. Juga harus paham perubahan. Bisa melihat ke depan. Pemimpin harus menjadi agen perubahan. Pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial,” ia mengingatkan.
Kebijakan publik yang telah dirancang mesti dikawal oleh masyarakat agar bermanfaat bagi publik. “Apakah NGO, pers, dan akademisi itu peka atau tidak. Mereklah yang seharusnya mengawal kebijakan publik,” ujar Mangku Pastika, yang saat ini tidak mau nyalon DPD RI.
Sementara itu, narasumber Dr.Suardana, mengatakan bahwa pemerintah mesti menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
“Pejabat harus mengerti cara menyampaikan kebijakan pada masyarakat agar terimplementasi dengan baik,” kata Suardana yang maju sebagai bakal calon DPD RI Pemilu 2024.
Suardana menyoroti kebijakan publik yang didesain oleh pemerintah cenderung kebijakan populis dan berdampak elektoral dibandingkan membuat kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pejabat cenderung membuat kebijakan populis seperti membangun monumen dan gedung karena cepat dirasakan dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pembangunan manusia. Desain kebijakan publik mesti dikawal agar kebijakannya sesuai denhan kebutuhan publik bukan sekadar keinginan dan selera penguasa,” katanya.
Dengan anggaran yang besar, Suardana berpandangan pemerintah bisa manfaatkannya dengan baik. “Saya pikir tidak ada masyarakat Bali yang miskin sampai 200 ribu orang. Tidak ada anak-anak yang susah mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari pengamat politik Putu Suasta mengatakan masyarakat sipil harus mengawal kebijakan publik. “Kelompok sipil harus diperkuat dengan adanya kegiatan yang memberikan inspirasi dalam terobosan politik dan kebijakan.
“ Kita harus memanfaatkan media cetak, media online maupun medsos untuk berdiskusi dan mengawal kebijakan publik, untuk kepentingan masyarakat. Dengan sering nya ada ruang diskusi akan dapat memperkuat daya tawar masyarakat, “kata ujar jebolan UGM dan Cornell University ini.
“ Jangan senang berada pada zona nyaman, karena akan membuat kita terlena, kita harus pelihara semangat pergerakan, mahasiswa jangan melempem, jangan lemah, mahasiswa harus kritis dalam mengawal pemerintah,” ujar Putu Suasta.
Di sesi terakhir diskusi giliran narasumber AA Gede Aryawan, menyampaikan gagasannya dalam menjaga kota kelahirannya, jangan sampai Denpasar hancur karena kebijakan pemerintah yang ngawur.
“Menegakan aturan harus konsisten, jangan tebang pilih, jangan pimpinan membuat aturan, tapi juga melanggar aturan. Maraknya pembangunan dan pengaspalan Kawasan jalur hijau menunjukan bahwa pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri,” cetus aktivis pro reklamasi teluk benoa ini.
“ Pimpinan harus memberi contoh terhadap hal yang simple seperti penggunaan Bahasa Bali dengan adanya Bulan Aksara Bali, ide nya bagus, tapi pimpinan harus tunjukan dong memakai Bahasa Bali dalam kegiatan termasuk dalam kegiatan protokoler di internal,” tambahnya.
Karena keterabatasan waktu akhirnya diskusipun ditutup dan rencana akan diadakan lagi diskusi lanjutan, dan acarapun ditutup oleh moderator.
Penulis : AW
Editor : AW
){kind=link}