Badung, ken-kenkhabare.com | Bali Lintas Media –
Sampai pada hari ini dua poros partai koalisi yakni Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto dan koalisi partai pengusung Capres Ganjar Pranowo belum juga mendeklarasikan pasangan capres cawapresnya.
Salah satu cawapres terkuat yang digadang-gadang mendampingi capres Ganjar Pranowo, Mohammad Mahfud MD saat ditanya oleh awak media, Selasa, (10/10/2023) usai memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana.
Prof. Mahfud MD memberikan jawaban tegas dan lugas dalam menjawab pertanyaan awak media. Berkaitan dengan dinamika dan aspirasi yang berkembang soal capres cawapres, itu merupakan kewenangan partai politik.
Baca Juga :
<Prof. Mahfud MD Ingatkan Sistem Demokrasi Amanat UUD 1945
“Itu urusan partai politik, Saya tidak berbicara masalah itu, Saya tidak berbicara resmi tentang masalah itu Biarkan menjadi wewenang partai politik bersama koalisnya,” tegas Prof. Mahfud.
Seperti yang dirilis oleh lembaga survey nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil, menempati posisi tertinggi dalam simulasi dua nama capres cawapres yang diusung oleh koalisi partai PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura.
“ Biar menjadi kewenangan partai politik dan koalisi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Yang penting setiap partai politik menyampaikan dan menawarkan calon pemimpin yang terbaik,” tutup Mahfud.
Sementara saat memberikan kuliah umum Prof Mahfud menegaskan kembali sejarah terbentuknya Negara Indonesia.
Demokrasi konstitusional yang menjadi pilihan pendiri bangsa untuk menjalankan sistem negara dan pemerintahan melalui Pemilu.
Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi rakyat, pemimpin yang terbaik sesuai kehendak rakyat.
Baca Juga :
Menkopolhukam kembali mengajak seluruh elemen bangsa, masyarakat, mahasiswa dan lembaga ormas dan pimpipinan partai politik di daerah untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan bermartabat.
“Jangan melakukan kampanye negatif untuk mengarahkan pemilih kepada calon yang didukung dengan menjelek-jelekan calon lain walaupun tidak ada sanksinya,” ujar mantan Hakim MK.
[aw]
