Empat Raperda disepakati bersama DPRD dan Pemkab Badung, termasuk penyertaan modal untuk Perumda Tirta Mangutama dan PT Jamkrida Bali Mandara.
BADUNG, KEN-KENKHABARE – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda pengambilan keputusan serta penandatanganan berita acara nota kesepakatan, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri para wakil ketua serta anggota dewan, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Surya Suamba, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
Persidangan tersebut mengagendakan pengambilan keputusan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah melalui pembahasan bersama pihak eksekutif dan legislatif.
Keempat Raperda tersebut meliputi:
- Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
- Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara.
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Rapat diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Made Wijaya. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati Badung dan pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kerja keras pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung dalam mengawal pembahasan berbagai regulasi strategis daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran secara komprehensif,” ujar Bupati.
Adi Arnawa juga menjelaskan tahapan administrasi lanjutan setelah persetujuan bersama. Untuk Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Bali guna menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan melanjutkan mekanisme dan prosedur fasilitasi oleh Gubernur Bali setelah disahkan, sebelum kembali dimohonkan penetapan kepada DPRD untuk menjadi peraturan daerah.
“Sebagai tindak lanjut dari berita acara kesepakatan ini, selanjutnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah setelah disahkan, dilanjutkan dengan mekanisme dan prosedur sesuai peraturan Perundang-undangan untuk mendapat fasilitasi oleh Gubernur dan setelah itu kembali dimohonkan penetapan kepada Dewan yang terhormat untuk menjadi peraturan daerah,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa turut memaparkan penyesuaian anggaran Kabupaten Badung. Dari proyeksi awal sekitar Rp14 triliun lebih, anggaran disesuaikan menjadi Rp12,7 triliun lebih.
Menurutnya, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari rasionalisasi dan penataan kembali program pembangunan daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif.
“Penyesuaian anggaran dari Rp14 triliun lebih menjadi Rp12,7 triliun lebih ini merupakan bentuk rasionalisasi dan penataan kembali program pembangunan kita. Salah satunya rencana persiapan jalan dari Gatot Subroto ke Canggu yang kita geser ke tahun 2028, supaya perencanaannya benar-benar matang dan anggaran yang kita keluarkan tetap efektif serta tidak mubazir,” tegas Adi Arnawa.
Melalui rapat paripurna tersebut, Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD terus terjaga. Kesepahaman dalam pembentukan regulasi dan penataan anggaran diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan manfaat program pemerintah bagi masyarakat Badung.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimBadung
