DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi setiap daerah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, Bali membutuhkan dukungan anggaran yang lebih proporsional untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, transportasi publik, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih sebagai fondasi pariwisata berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Koster menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya. Diperlukan infrastruktur serta layanan publik yang memadai agar Bali mampu menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.
Koster memaparkan, sektor pariwisata memiliki peran strategis karena dampak ekonominya menjangkau berbagai sektor. Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 16,3 juta kunjungan.
Pada tahun yang sama, devisa pariwisata Bali disebut mencapai Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun. Sementara itu, kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Bali disebut mencapai 66 persen.
Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan riil daerah. Bali tidak hanya menyediakan fasilitas untuk penduduknya, tetapi juga harus melayani jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahun.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.
Atas dasar itu, Koster mengusulkan agar Bali memperoleh dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur antarwilayah dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari kontribusi devisa pariwisata yang disebutkannya mencapai Rp176 triliun. Ia berharap dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat membantu memperkuat konektivitas dan meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata.
Usulan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pendekatan pendanaan yang lebih sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta beban pelayanan publik di setiap daerah.
Koster menyampaikan bahwa pertumbuhan pariwisata memberikan dampak terhadap sejumlah indikator makroekonomi Bali, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) hingga penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, perkembangan tersebut juga diikuti sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Tantangan yang disoroti antara lain alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, serta meningkatnya kasus penodaan tempat suci.
Menurutnya, pembenahan berbagai persoalan tersebut membutuhkan perencanaan terintegrasi dan dukungan pembiayaan yang memadai. Tanpa infrastruktur yang mendukung, pertumbuhan kunjungan wisatawan perlu diimbangi dengan kemampuan daerah menjaga lingkungan, kelancaran mobilitas, dan kualitas layanan.
Koster juga mengingatkan bahwa persaingan pariwisata berlangsung pada tingkat internasional. Bali, katanya, perlu memperhatikan perkembangan destinasi di negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang dijadikan tolok ukur dalam pembenahan infrastruktur dan peningkatan daya saing.
“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.
ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali. Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, dan praktisi pemasaran pariwisata.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, menyampaikan bahwa forum tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia menilai Bali dapat menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain dalam pengelolaan pariwisata. “Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ITMW 2026 mencakup kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, diskusi digitalisasi serta penerapan kecerdasan artifisial (AI), dan konferensi dengan menghadirkan sejumlah pembicara nasional.
Koster berharap penguatan infrastruktur Bali dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi. Setelah fondasi infrastruktur semakin kuat, konektivitas pariwisata Bali dengan berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan untuk memperluas manfaat ekonomi bagi daerah dan nasional.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemprovbali
