DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Kota Denpasar memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan optimal, terukur, dan sesuai standar.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Kota Denpasar Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Gedung Graha Sewaka Dharma, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29–30 September 2026, tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri atas pimpinan perangkat daerah, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta tim teknis penerapan SPM di Kota Denpasar.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar I Wayan Hendaryana mengatakan, Bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam menerapkan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penguatan pemahaman tersebut penting agar pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan SPM, sehingga pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Hendaryana.
Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, baik secara langsung maupun daring.
Mereka antara lain Perencana Ahli Madya pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Benjamin Sibarani, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Drs. Maddaremmeng, M.Si., serta Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto, S.E., M.M.
Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Denpasar yang dibacakan Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, ditegaskan bahwa penerapan SPM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.
Menurutnya, penerapan SPM tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus bermuara pada kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian Pemkot Denpasar pada SPM Award Tahun 2025, yakni peringkat ketujuh secara nasional untuk tahun anggaran 2024 sekaligus menjadi yang terbaik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar.
Lebih lanjut, penerapan SPM di Kota Denpasar diarahkan untuk mendukung visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”.
Penerapan SPM mencakup upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Melalui Bimtek tersebut, seluruh peserta diharapkan semakin memahami kebijakan dan mekanisme penerapan SPM, sekaligus mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Dengan penguatan kapasitas perangkat daerah, penerapan SPM di Kota Denpasar diharapkan semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemkotdps
