Gung Tini Gorda dan Winie Kaori Perkuat Ekonomi Hijau Berbasis Pengusaha Lokal
BADUNG, KEN-KENKHABARE – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendorong penguatan pengusaha lokal Bali melalui pengembangan ekonomi hijau, perluasan akses pasar UMKM, dan kolaborasi antara pelaku usaha dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali sekaligus peringatan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau.”
Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat yang membuka Rakerda mengatakan forum tersebut merupakan agenda resmi organisasi sesuai AD/ART sekaligus menjadi ruang konsolidasi bagi DPD dan DPC.
“Alhamdulillah, hari ini saya diundang sebagai Ketua Umum untuk membuka kegiatan Rakerda. Memang ini rangkaian resmi sesuai dengan aturan AD/ART kita. Ini menjadi ajang selain silaturahmi, juga ajang berkumpul para DPD dan DPC,” kata Erik.
Menurut Erik, Rakerda diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan dibawa ke Rakernas HIPPI di tingkat pusat pada 12 Oktober 2026.
“Sehingga terjadi saling kolaborasi dan juga membuat program-program. Yang kita harapkan dari Rakerda ini menghasilkan sesuatu rekomendasi yang bisa disampaikan di Rakernas kita nanti di pusat tanggal 12 Oktober,” terangnya.
Erik juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha lokal Bali di tengah persaingan produk asing dan semakin terbukanya akses barang impor.
“Temanya bagus, ekonomi hijau dan kita support selalu. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Itu sudah nggak bisa kita pungkiri,” tegasnya.
Karena itu, Erik mendorong pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal.
“Saya berpesan kepada teman-teman di Bali, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Kalau itu bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat,” ujarnya.
Menurut Erik, potensi ekonomi Bali tidak hanya bertumpu pada pariwisata. Pertanian dan sumber daya lokal juga dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti masuknya produk impor melalui perdagangan elektronik yang dinilai semakin mempersempit akses pasar UMKM lokal.
“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Artinya selain barang-barang impor itu masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce-nya,” kata Erik.
Untuk itu, HIPPI mendorong penguatan jaringan usaha agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Kita sekarang harus punya jaringan sendiri,” tegasnya.
Ketua DPD HIPPI Bali Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., CCD, atau Gung Tini Gorda, mengatakan ekonomi hijau telah menjadi bagian dari visi HIPPI Bali sejak awal kepengurusan.
Sejumlah program telah dikembangkan, antara lain produk beras sehat pribumi serta pendampingan terhadap petani kakao.
“Jadi, ada beberapa produk yang sudah kami hasilkan dalam tiga tahun ini untuk bagaimana mengimplementasikan visi kami tiga tahun yang lalu, menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau,” kata Gung Tini Gorda.
HIPPI Bali juga memperkuat sisi pemasaran melalui penyusunan katalog UMKM berbasis web untuk membuka jaringan pasar yang lebih luas.
“Kami mencoba untuk membuat buku katalog UMKM. Karena ini penting untuk bisa membuka jaringan yang lebih luas,” terangnya.
Selain itu, HIPPI Bali mengembangkan Sandi Market sebagai ruang pemasaran sekaligus edukasi dan advokasi UMKM.
Gung Tini Gorda menegaskan produk UMKM yang masuk dalam jaringan pemasaran akan melalui proses kurasi dan standardisasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang dituju.
“Kami akan membersamai UMKM dengan tetap ada kurasi-kurasi karena itu penting. Standardisasi dari pasar yang akan kami tuju sangat penting,” tegasnya.
Ketua Panitia Rakerda II sekaligus Ketua DPC HIPPI Kota Denpasar Ni Kadek Winie Kaori Intan Mahkota mengatakan ekonomi hijau harus diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
“Ekonomi hijau bukannya hanya wacana semata. Ekonomi hijau merupakan langkah kecil kita. Kalau tidak diingatkan dari sekarang, kita tidak menunggu lagi yang namanya bencana,” kata Winie Kaori.
Menurutnya, penerapan ekonomi hijau dapat dimulai dari pengelolaan sampah, penerapan reuse, recycle, reduce, penggunaan energi surya, hingga efisiensi dalam menjalankan usaha.
Rakerda II juga menjadi ruang memperluas jaringan antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan, pengguna produk, dan calon pembeli.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertemukan pelaku usaha beras dengan general manager hotel yang tergabung dalam asosiasi general manager hotel di Bali.
“Kita hadirkan supaya UMKM-UMKM yang tergabung di HIPPI Bali bisa koneksi langsung dan mempercepat adanya transaksi,” kata Winie Kaori.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan manfaat organisasi sebagai jembatan antara seller dan buyer.
“Disinilah manfaat untuk ikut berorganisasi supaya ketemu antara seller dan buyer, ketemu antara pengguna dan pelaku, ketemu antara pembeli dan penjual,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar produk pertanian, tetapi juga suvenir, coffee shop, dan berbagai sektor usaha lainnya.
“Baik itu usaha agriculture, usaha souvenir, usaha coffee shop yang nantinya bisa berkolaborasi, tidak satu titik, tetapi bisa 100 titik, 1.000 titik,” tegasnya.
Winie Kaori menambahkan, ekonomi hijau juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, bukan hanya mengejar keuntungan sesaat.
“Tidak hanya melihat keuntungan secara profit di depan mata apa yang harus kita kerjakan, tetapi ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya,” paparnya.
Rakerda II sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat jaringan pengusaha lokal, memberdayakan UMKM dan petani, memperluas akses pasar, serta mendorong praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda II selanjutnya akan dibawa ke Rakernas HIPPI pada 12 Oktober 2026 di tingkat pusat.
Reporter: Ivan
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
