BADUNG, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan aksi iklim di Bali tidak semata-mata diarahkan untuk merespons perubahan iklim, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berlandaskan kearifan lokal dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Koster mengatakan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan tiga unsur yang tidak terpisahkan, yakni Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.
Koster menyampaikan Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan ekonomi hijau.
Di sektor energi terbarukan, Bali memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sementara di sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat. Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun.
Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bali juga memiliki potensi karbon dari sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi tersebut menjadi modal untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Menurut Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni:
- Blue Carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun;
- Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar; dan
- Agricultural Carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Koster menegaskan optimalisasi potensi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas hingga pemangku kepentingan lainnya.
Namun, seluruh bentuk kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.
Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang telah membangun fondasi kebijakan serta memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai berbagai potensi Bali, seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan, dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
Rob juga melihat Bali tidak hanya memiliki potensi menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh pengembangan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
