DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Sebanyak 102 insan pers dari berbagai media di Bali mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali di Gedung PWI Bali, Denpasar, 20–21 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PWI Bali memperkuat profesionalisme, integritas, dan pemahaman etika jurnalistik wartawan di tengah perubahan lanskap media yang semakin cepat, terutama dengan masifnya arus informasi melalui media sosial dan kemunculan berbagai platform digital.
Mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berkomitmen terhadap Etika Jurnalistik melalui Penguatan Organisasi PWI”, OKK tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan organisasi, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai profesi kewartawanan, regulasi pers, kode etik, teknik jurnalistik hingga persiapan menghadapi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Kegiatan dibuka Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Provinsi Bali Anak Agung Surya Pradipta, S.STP., M.AP., mewakili Kepala Badan Kesbangpol Bali. Pembukaan turut dihadiri Ketua PWI Bali Wayan Dira Arsana dan Ketua Panitia OKK PWI Bali Nyoman Winata.
Ketua PWI Bali Wayan Dira Arsana mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuat profesi wartawan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita secara cepat, tetapi juga harus memiliki kemampuan melakukan verifikasi dan menjaga akurasi informasi. Hal tersebut menjadi pembeda penting antara produk jurnalistik media massa dengan konten yang beredar di media sosial.
“Banyak wartawan muda menjadi kader pewarta, meneruskan berita sehat di tengah perkembangan media sosial dan konten kreator. Di tengah tekanan hukum, somasi, tekanan ekonomi, dan sosial, wartawan harus memiliki mentalitas yang tangguh dan kuat,” ujar Dira Arsana.
Menurutnya, regenerasi menjadi salah satu modal penting bagi keberlangsungan pers di Bali. Kehadiran wartawan-wartawan muda diharapkan tidak sekadar menambah jumlah insan pers, tetapi juga membawa semangat untuk mempertahankan kualitas dan profesionalisme jurnalistik.
Ketua Panitia OKK PWI Bali Nyoman Winata menegaskan bahwa orientasi tersebut diharapkan menjadi proses pembentukan profesionalisme, bukan sekadar memenuhi persyaratan organisasi.
Pemahaman terhadap organisasi dan kode etik dinilai penting agar kebebasan pers tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kita perlu meningkatkan profesionalitas wartawan. Harapannya OKK tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi niatan menambah wawasan dan membentuk wartawan yang profesional serta berintegritas,” tegas Winata.
Ia menilai wartawan perlu memahami batas-batas kebebasan pers sekaligus konsekuensi dari informasi yang dipublikasikan. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki bobot dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dira Arsana menambahkan, penguatan kelembagaan dan kompetensi profesi menjadi salah satu fokus kepengurusan PWI Bali untuk lima tahun ke depan.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan adendum PWI Pusat, kelulusan OKK menjadi salah satu persyaratan wajib dalam perpanjangan kartu anggota. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan anggota PWI tetap memiliki pemahaman terhadap organisasi dan standar profesi kewartawanan.
“Ini menjadi momentum PWI untuk bangkit dan mendedikasikan diri bagi kepentingan bangsa,” kata Dira Arsana.
Dalam kesempatan tersebut, Dira Arsana juga menyampaikan empati dan menggalang solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah Provinsi Bali memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan OKK PWI Bali. Menurut Surya Pradipta, kemampuan teknis jurnalistik harus berjalan seimbang dengan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.
“Wartawan tidak hanya membutuhkan kemampuan menyampaikan informasi, tetapi membutuhkan integritas dan kesadaran menjaga tanggung jawab sosial kepada publik,” ungkap Surya saat membacakan sambutan Kepala Badan Kesbangpol Bali.
Ia menekankan bahwa setiap berita dapat memberikan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, kebebasan pers harus disertai etika, sementara kecepatan dalam menyampaikan informasi harus diimbangi dengan ketelitian.
“Diharapkan melalui OKK ini para peserta tidak hanya semakin memahami organisasi dan profesi wartawan, tetapi semakin menyadari setiap berita memiliki konsekuensi sosial. Kebebasan harus berjalan bersama etika. Kecepatan harus diimbangi dengan ketelitian,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah wartawan senior dan praktisi pers.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai sejarah dan fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang disampaikan Widminarko. Materi kemudian dilanjutkan dengan pendalaman Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, dan independensi media oleh IGMB Dwikora Putra.
Pada hari kedua, Emmanuel Dewata Oja membahas aspek regulasi, termasuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta penerapan hak jawab dan hak tolak dalam praktik jurnalistik.
Materi kemudian dilanjutkan Arief Wibisono yang membahas Standar Kompetensi Wartawan (SKW), teknik penulisan dan peliputan berita, serta persiapan menghadapi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Rangkaian materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada peserta, mulai dari landasan organisasi dan etika hingga aspek teknis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Melalui OKK tersebut, PWI Bali berharap lahir semakin banyak wartawan yang mampu bekerja profesional, kritis, independen, dan bertanggung jawab.
Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan wartawan profesional dinilai tetap penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki nilai kepentingan publik.
Penulis/Editor: I Nyoman Arta Wirawan
