“Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ombudsman Dinilai Kunci Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Masyarakat“
DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Wayan Koster saat menerima audiensi jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7).
Rombongan Ombudsman RI dipimpin Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pelayanan publik.
Menurut Rahmadi, sinergi yang telah terbangun selama ini diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia juga menegaskan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah tidak mengurangi independensi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran, profesionalisme, dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Hibah merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memengaruhi independensi Ombudsman,” tegas Rahmadi.
Pada kesempatan tersebut, Rahmadi turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali berupa hibah lahan untuk pembangunan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Ia menambahkan, kondisi pelayanan publik di Bali relatif kondusif. Meski demikian, Ombudsman tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan fungsi pengawasan yang dijalankan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan kepada seluruh instansi pemerintah pusat yang menjalankan tugas di Bali, termasuk lembaga yang baru dibentuk maupun yang sedang mengembangkan pelayanan.
“Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyinggung kebijakan penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan melestarikan identitas budaya Bali, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penggunaan busana adat secara rutin mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk-produk lokal seperti kain tenun, kamen, saput, selendang, serta berbagai hasil karya para perajin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali.
Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Editor: Ken
