DENPASAR, KEN-KEN – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, saat memberikan tanggapan dalam Rapat Kerja Pansus IV DPRD Kota Denpasar tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian kinerja, pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Ketut Suteja Kumara, anggota DPRD Kota Denpasar, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dalam pidatonya, Sekda Eddy Mulya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Pansus IV DPRD Kota Denpasar terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus IV DPRD Kota Denpasar. Capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.
Lebih lanjut, Eddy Mulya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga capaian positif tersebut dapat terus dijaga pada masa mendatang.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengoordinasikan penyusunan rencana aksi atau action plan tindak lanjut atas seluruh temuan BPK. Rencana aksi tersebut akan disusun dengan target waktu penyelesaian yang jelas bagi setiap perangkat daerah.
Terkait nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang masih tinggi, yakni sebesar Rp644,73 miliar lebih, Eddy Mulya menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap.
“Nilai SiLPA yang masih tinggi sebesar Rp644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya.
Sekda Eddy Mulya menambahkan, evaluasi tersebut penting agar pelaksanaan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa seluruh OPD harus semakin cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan program dan kegiatan.
Pemerintah Kota Denpasar, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai catatan strategis DPRD maupun hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Melalui rapat kerja tersebut, Pemkot Denpasar berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Ken
