DENPASAR, KEN-KEN – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Prosesi penyerahan LHP tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.
Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kota Denpasar secara resmi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Merespons penyerahan LHP dan raihan opini WTP tersebut, Wali Kota Jaya Negara yang didampingi Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas komitmen seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta dukungan dari DPRD Kota Denpasar.
Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar pada prinsipnya siap mendukung pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang terkait laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga menginstruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk terus mendukung suksesnya proses pemeriksaan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
“Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali,” ujar Jaya Negara.
Ia berharap tata kelola keuangan yang semakin baik dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.
“Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya turut mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Menurutnya, arahan BPK RI menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap pembangunan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.
Agenda berskala provinsi ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, bersama para Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Turut hadir Gubernur Bali, Wayan Koster; Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana; Anggota DPD RI Perwakilan Bali; jajaran BPK RI; Forkopimda Provinsi Bali; anggota DPRD Provinsi Bali; Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra; kepala OPD Provinsi Bali; bupati/wali kota se-Provinsi Bali; ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali; serta undangan lainnya.
Raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Capaian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Ken
