TANGERANG, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman tentang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang imigrasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto.
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Jalan Satria Sudirman, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Nota kesepahaman ini memiliki makna strategis bagi Bali sebagai daerah yang menerima kunjungan wisatawan asing dalam jumlah besar. Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap kualitas pelayanan di bidang keimigrasian semakin meningkat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keluar masuknya warga negara asing.
Dalam sambutannya, Menteri Imipas RI Agus Andrianto menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dengan Provinsi Bali menjadi modal besar bagi institusinya dalam mengimplementasikan program kerja. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kerja sama harus dibangun di atas fondasi integritas.
“Karena sehebat apa pun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.
Selain dengan Pemerintah Provinsi Bali, pada kesempatan yang sama Menteri Imipas juga menandatangani MoU dengan Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Direktur Utama BPJS.
Masih dalam sambutannya, Agus Andrianto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian institusi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melihat peluang kontribusi pemasyarakatan dalam skala pembangunan yang lebih luas.
“Hari ini, di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam, apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus Andrianto.
Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan langkah-langkah nyata yang berdampak langsung bagi kehidupan warga binaan. Menurutnya, warga binaan tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai objek pembinaan, tetapi harus menjadi subjek yang produktif bagi negara.
“Sejalan dengan pemerintah, salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus utama kita adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas dan rutan. Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa, bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa dari warga binaan,” ujarnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Imipas diharapkan semakin kuat dalam mendukung tata kelola keimigrasian yang lebih optimal, profesional, dan responsif terhadap dinamika mobilitas orang asing, khususnya di daerah tujuan wisata internasional seperti Bali.
Editor: Ken
