DENPASAR, KEN-KEN – Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya memimpin apel disiplin di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada Senin (16/3). Apel yang digelar di halaman kantor Disdikpora tersebut diikuti jajaran pejabat struktural, tenaga pendidik, serta staf di lingkungan dinas tersebut.
Dalam arahannya, Sekda Eddy Mulya menekankan pentingnya menjaga tata kelola pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor B/000.8.3/117/SETDA Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik selama libur nasional serta cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Melalui kebijakan tersebut, pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Denpasar akan menerapkan skema fleksibilitas kerja atau Work From Anywhere (WFA) pada 16–17 Maret 2026 serta 25–27 Maret 2026. Meski demikian, layanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, perangkat daerah yang memberikan layanan administrasi seperti kecamatan, kelurahan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk pelayanan di Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, tetap membuka pelayanan pada 23–24 Maret 2026 dengan pengaturan jam kerja yang telah ditetapkan.
Sekda Eddy Mulya juga mengapresiasi tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Disdikpora Denpasar yang mencapai sekitar 95 persen kehadiran. Menurutnya, apel disiplin ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan optimal.
Lebih lanjut, Eddy Mulya mendorong Disdikpora Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang akuntabel serta memperkuat integritas melalui partisipasi dalam Survei Penilaian Integritas Pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Disdikpora.
Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Sekda meminta agar tata kelola penerimaan siswa terus disempurnakan sehingga pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sekda Kota Denpasar yang telah memimpin apel di lingkungan Disdikpora.
“Arahan yang disampaikan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berintegritas dalam mendukung pelayanan pendidikan di Kota Denpasar,” ujarnya.
Editor: Ken
