DENPASAR, KEN-KEN — Bali saat ini menghadapi krisis nyata: sampah, banjir, alih fungsi lahan, over-tourism, kemacetan, hingga meningkatnya kasus bunuh diri. Persoalan ini jelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat. Namun, di tengah kondisi genting tersebut, muncul wacana mengubah “tegak” Nyepi yang justru menyeret ranah keagamaan ke dalam pusaran politik.
Penetapan hari Nyepi adalah kewenangan majelis agama dan ormas keagamaan, bukan ranah politik. Tradisi Nyepi sudah mapan, berjalan baik, dan menjadi identitas spiritual Bali yang diakui dunia. Mengutak-atiknya tanpa kebutuhan nyata hanya menimbulkan kebingungan dan potensi perpecahan umat.
Dalam gelaran Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pada Oktober lalu menegaskan bahwa Bali sedang menghadapi masalah serius yang nyata: sampah menumpuk, banjir meluas, alih fungsi lahan produktif, over-tourism, kemacetan, hingga meningkatnya kasus bunuh diri. Karena itu, materi utama pesamuhan adalah Teo-Ekologi dan Kajian Bunuh Diri sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan terhadap umat.
Namun, di tengah kondisi genting tersebut, sebuah organisasi masyarakat baru justru melontarkan ide mengubah “tegak” Nyepi. Wacana ini dinilai tidak relevan dan berpotensi mengalihkan perhatian dari krisis riil Bali. Cendekiawan Hindu AA Ary Dwipayana menegaskan, “Yang gatal tidak digaruk, yang tidak gatal justru digaruk-garuk.”
Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana sebagai Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud yang juga adalah pengamat politik dan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pandangannya dengan berpijak pada sumber historis dari lontar dan hasil Pesamuhan Agung terkait penetapan pelaksanaan Nyepi.
Sejumlah tokoh Hindu Bali sejak 1950-an, seperti IGB Sugriwa dan para penulis buku Upadesa, telah menyepakati tradisi yang mapan: tawur pada Tilem Kesanga, Nyepi sehari setelahnya. Kesepakatan itu sejalan dengan praktik masyarakat Bali, termasuk Tawur Agung di Besakih. PHDI menilai tradisi ini berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah, sehingga tidak ada alasan untuk diubah.
Rujukan historis juga menegaskan hal yang sama. Catatan Sugi Lanus menunjukkan bahwa berdasarkan lontar Aji Swamandala dan Sri Jaya Kasunu, Tawur Kasanga dilaksanakan pada Tilem, lalu Brata Penyepian sehari setelahnya. Pesamuan Agung II tahun 1960 sempat menetapkan Nyepi jatuh tepat pada Tilem, namun keputusan itu direvisi dalam Seminar Kesatuan Tafsir PHDI tahun 1983. Sejak saat itu, pelaksanaan Nyepi dikembalikan ke tradisi lama yang lebih kuat secara sumber lontar.
Sementara akademisi Unwar Prof. Dr. Drs Wayan Wesna Astara, S.H., M.H. M.Hum., melalui pesan whatsapp menyampaikan pandangannya agar konsepnya dikembalikan pada sastra.
“Niki dikembalikan konsepnya pada sastra, muatannya sastra dan budaya, kebenaran norma sastra, bukan ada kepentingan lain tetapi kesucian ide dasar,” katanya.
Sementara Para penglingsir mengingatkan, bila ide perubahan Nyepi dipaksakan, umat bisa terpecah. “Bayangkan bila nanti Nyepi ada dua: satu saat Tilem, satu sehari setelah Tilem. Saat yang satu Nyepi, yang satunya justru Tawur Agung,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang memberi ruang bagi pesamuhan ormas baru di kantor gubernur. Dia menegaskan, bila ide ini berkembang, Gubernur Wayan Koster akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang membuka ruang perpecahan paling dalam di tengah umat Hindu Bali.
PHDI menekankan bahwa energi umat dan pemerintah seharusnya diarahkan pada penanganan isu riil Bali. “Nyepi adalah identitas spiritual Bali yang diakui dunia. Mengubahnya tanpa kebutuhan nyata justru menimbulkan ironi. Bali tidak sedang baik-baik saja, maka jangan alihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya”.
Editor: Ken
