Tekankan Transparansi, Digitalisasi, dan Sinergi Menuju Tata Kelola Baik
DENPASAR, KEN-KEN — Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Acara berlangsung di Denpasar, dipimpin Kepala BPK Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan dihadiri jajaran kepala daerah se-Bali, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Bali menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah di Bali telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan Perda No. 7 Tahun 2023. Ia mendorong agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri, melibatkan desa adat dalam pendataan, serta meningkatkan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang rata-rata nasional mencapai 75 persen.
Wawali Arya Wibawa menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia menekankan bahwa pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan strategis untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan merata, dan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Denpasar, lanjutnya, telah melakukan digitalisasi dan inovasi transparan untuk mempermudah wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan. “Melalui laporan ini kami memperoleh masukan berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Arya Wibawa menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan bertanggung jawab, dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, dan masyarakat demi tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berdaya guna.
Editor: Ken
