
UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4,55 juta per bulan. FSPM menilai kebijakan ini menjadi langkah awal perbaikan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan rendahnya upah.
DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan apresiasi tersebut sebagaimana diberitakan Bali Topik pada Jumat (20/11/2026).
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.
Dalam keputusan tersebut, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. Sementara itu, UMSP untuk sektor hotel bintang ditetapkan sebesar Rp4.644.907 per bulan. Ketentuan pengupahan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Rai Budi Darsana menilai keputusan Gubernur Koster merupakan langkah positif dalam upaya memperbaiki kondisi pengupahan di Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai masih rendah.

UMP 2027 Dinilai Masih di Bawah Kebutuhan Hidup Layak
Meski menyambut positif penetapan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui bahwa besaran UMP Tahun 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL).
Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan. Dengan demikian, masih terdapat selisih antara estimasi kebutuhan hidup layak tersebut dan besaran UMP yang ditetapkan untuk 2027.
Kendati demikian, FSPM memandang penetapan upah minimum kali ini sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja secara bertahap.
Organisasi pekerja tersebut berharap kebijakan pengupahan ke depan terus memperhatikan kebutuhan hidup pekerja serta perkembangan kondisi ekonomi di Bali.
Pengusaha Diharapkan Melaksanakan Ketentuan Pengupahan
FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan kebijakan pengupahan Tahun 2027 dengan baik.
Rai Budi Darsana menekankan bahwa pekerja memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha.
Menurut FSPM, hubungan industrial yang harmonis membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha. Pelaksanaan ketentuan upah minimum menjadi salah satu bagian penting dalam membangun hubungan tersebut.
Apresiasi dan harapan FSPM Regional Bali ini menjadi bagian dari respons kalangan pekerja terhadap kebijakan pengupahan Tahun 2027. Penetapan UMP dan UMSP Bali diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat hubungan industrial yang harmonis di Bali.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemprovbali


